PT Jamkrida Memperkuat UMKM Daerah, BHB: Sudah Terbukti Menjadi Penyangga Perekonomian Daerah
DENPASAR[BahteraJateng] – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan studi banding optimalisasi pertumbuhan perekonomian daerah ke PT Jamkrida Bali Mandara, Rabu (18/12). Menurut Ketua Komisi C Bambang Haryanto Baharudin, penting mendorong UMKM untuk pengoptimalan pertumbuhan perekonomian daerah.
Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa dengan BHB itu menambahkan, secara nasional sudah terbukti UMKM mampu menyerap hampir seluruh angkatan kerja, angkanya mencapai 97 persen. UMKM juga mampu menghimpun lebih dari 60 persen investasi.
“Jateng pun demikian, UMKM menjadi penyerap angkatan kerja terbesar, ada sekitar 191 ribu lebih UMKM menjadi penyangga ekonomi daerah. Maka saya harap bisa berdiskusi dengan jajaran PT Jamkrida Bali Mandara, khususnya tentang peran strategis UMKM karena setahu saya Bali punya UMKM sektor pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar,” ujar BHB.
Sementara itu Direktur PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Indra Setya Dharma Putra menjelaskan, lembaga profit yang dikelolanya merupakan milik Pemprov Bali beserta pemerintah kabupaten dan kota. PT Jamkrida merupakan lembaga penjamin kredit usaha kepada semua jenis usaha-usaha secara mudah dan aman.
Dalam perkembangannya, sudah banyak pelaku usaha bermitra dengan PT Jamkrida Bali, terutama UMKM. Tidak dipungkiri, pertumbuhan usaha mikro di Bali begitu besar. Bahkan UMKM di Bali mampu menghidupkan roda perekonomian daerah. Hanya saja kendala yang dihadapi para pelaku usaha mikro tersebut adalah permodalan. Karena itulah, lanjut Indra, PT Jamkrida hadir untuk mempermudah permodalan.
“Kami hadir untuk memenuhi persyaratan jaminan yang disediakan. Tentunya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank. Kami pun bermitra dengan Bumdes dan lembaga perkreditan desa yg tersebar di seluruh desa di Bali. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong tercapainya visi-misi setiap kabupaten/kota di Bali,” ungkapnya.
Selanjutnya guna menguatkan fungsi sebagai penjamin permodalan usaha, PT Jamkrida butuh penyertaan modal. Sejauh ini saham mayoritas masih dimiliki Pemprov Bali.
“Penyertaan modal merupakan kebutuhan utama bagi kami, untuk itu, tambahan penyertaan modal adalah suatu harapan.”
Sementara, Sekretaris Komisi C Anton Lamy menanyakan bagaimana perkembangan saham dan perkembangan nilai penjaminan di Jamkrida Bali.
Indra menyebutkan sampai Oktober 2024, PT Jamkrida Bali Mandara memiliki nilai penjaminan sebesar Rp 4,658 triliun. Jumlah tersebut turun dari 2023 mencapai Rp 4,812 triliun. Untuk jumlah mitra kerja mencapai 873 unit.
Menambahkan, M. Nazir Siregar selaku Direktur Utama Jamkrida Jateng, Jamkrida Jateng dan Bali mengutamakan cadangan untuk periode berikutnya, sehingga permodalan UMKM dan bisnis-bisnis lainnya dapat berlangsung secara berkesinambungan.