MUI Harus Tingkatkan Peran Pelayan, Pelindung Umat, dan Mitra Strategis Pemerintah
BANYUMAS[BahteraJateng] – Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta terus meningkatkan perannya sebagai pelayan umat (khodimul ummah), pelindung masyarakat (himayatul ummah), dan mitra strategis pemerintah (shodiqul hukumah).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah, KH Drs. Muhyudin, MA, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI se-Eks Karesidenan Banyumas yang digelar di RM Red Chilli Restaurant, Baturraden, Banyumas, Sabtu (18/1).
Menurut KH Muhyudin, tiga peran utama MUI harus terus dijaga dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Sebagai lembaga yang berada di tengah masyarakat, ulama sering menghadapi berbagai persoalan sosial.
“Apabila di lapangan ditemukan aliran atau ajaran yang menyimpang, segera diteliti, dipelajari, dan ditangani agar kembali ke ajaran yang benar,” tegasnya.
Dalam Rakorda tersebut, KH Muhyudin juga menyampaikan materi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI 2024. Peserta Rakorda mendapat materi tambahan tentang Ke-MUI-an dari Agus Fathuddin Yusuf, S.Ag., MA, dan Islam Wasathiyah dari Dr. KH Nur Fathoni, Sekretaris Komisi Ekonomi MUI Jateng.
Tantangan Sosial di Berbagai Wilayah
Pada forum tersebut, pimpinan MUI kabupaten menyampaikan laporan kondisi terkini di wilayah masing-masing. Ketua Umum MUI Kabupaten Banyumas, Drs. KH Taefur Arofat, mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya angka kasus HIV/AIDS dan LGBT.
“MUI bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan dakwah, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Purbalingga, KH Roghib Abdurrahman, menyoroti tingginya angka bunuh diri di wilayahnya.
“Dalam satu bulan terakhir, ada 18 kasus bunuh diri, sebagian besar dipicu depresi akibat masalah ekonomi,” ungkapnya. MUI Purbalingga telah mengambil langkah pencegahan melalui edukasi dan konseling.
Di Banjarnegara, Ketua Umum MUI KHM Fahmi Hisyam melaporkan kerja sama yang baik antara tiga ormas Islam besar, yaitu Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU).
“Kami rutin mengadakan pengajian bersama untuk memelihara ukhuwah umat,” katanya.
Ketua MUI Kabupaten Cilacap, Drs. KH Muhadin, M.Ag, menyoroti lonjakan angka perceraian yang mengkhawatirkan.
“Pada tahun 2024, setiap bulan ada tambahan sekitar 600 janda baru. Ini dampak sosial yang besar, terutama di wilayah barat Cilacap yang berbatasan dengan Jawa Barat,” ujarnya.
Banyak perempuan di wilayah tersebut menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri untuk membantu ekonomi keluarga, namun seringkali berdampak pada keretakan rumah tangga.
Langkah dan Solusi MUI
MUI Cilacap bersama Kementerian Agama telah memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon pengantin sebagai langkah preventif. “Kami ingin membekali calon pengantin agar siap menghadapi dinamika rumah tangga,” ujar Kiai Dailami, salah satu Ketua MUI Cilacap.
Rakorda ini juga dihadiri oleh tokoh penting lainnya, seperti Kepala Kankemenag Banyumas Dr. H. Ibnu Asaduddin, Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Prof. Dr. KH Ridwan, dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Banyumas, KH Mughni Labib.
Melalui Rakorda ini, MUI berkomitmen memperkuat dakwah, pembinaan, dan kolaborasi dengan pemerintah serta ormas untuk menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks.(sun)