Akademisi Soroti Celah Keamanan Pangan Jelang Dialog Nasional Praktik Baik MBG di Semarang
SEMARANG[BahteraJateng] — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih menyisakan persoalan krusial pada aspek keamanan dan integritas pangan, meski secara konsep dinilai tepat.
Hal ini mengemuka menjelang Dialog Nasional Praktik Baik MBG yang akan digelar pada 28–30 April 2026 di Hotel Gumaya, Semarang.
Pengamat pangan sekaligus dosen Fakultas Teknologi Pertanian UNIKA Soegijapranata, Inneke Hantoro, menegaskan bahwa tantangan utama program MBG terletak pada lemahnya implementasi di lapangan.
“Program ini baik secara konsep, tetapi implementasinya belum kuat. Mulai dari jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, kompetensi sumber daya manusia, hingga sistem pengelolaan penyediaan pangan masih perlu dibenahi serius,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kelalaian dalam standar keamanan pangan berpotensi memicu kasus makanan tidak layak konsumsi hingga keracunan, yang dapat berdampak langsung pada turunnya kepercayaan masyarakat.
“Kalau masih terjadi kasus keracunan, program ini bisa ditolak. Orang tua tentu tidak akan mengambil risiko terhadap kesehatan anak,” tegasnya.
Selain itu, Inneke menyoroti lemahnya transparansi dalam pelaksanaan program. Menurutnya, tanpa sistem yang terbuka dan akuntabel, MBG akan sulit memperoleh legitimasi publik.
Ia juga mengkritisi pendekatan yang dinilai terlalu sentralistik. Kondisi di daerah yang beragam, menurutnya, membutuhkan fleksibilitas kebijakan serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan pihak sekolah.
“Kuncinya ada pada kemauan pemerintah pusat untuk mendengar. Perlu dievaluasi apakah sistem yang terlalu terpusat ini masih relevan, atau perlu memberi ruang lebih besar bagi daerah,” katanya.
Dialog Nasional Praktik Baik MBG yang akan berlangsung di Semarang diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana. Akademisi dan praktisi mendorong agar forum tersebut menghasilkan langkah konkret, khususnya dalam penetapan standar keamanan pangan, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan transparansi.
“Dialog ini harus menghasilkan keputusan nyata, bukan sekadar kesimpulan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas program MBG melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan sekolah menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko.
Sebagai tuan rumah, Kota Semarang akan menjadi pusat diskusi nasional terkait praktik terbaik implementasi MBG, yang diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan program ke depan.