Presiden Prabowo Instruksikan Reformasi Subsidi LPG
JAKARTA[BahteraJateng] – Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Hal itu disampaikannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/2).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi prioritas pemerintah, mengingat skema yang digunakan saat ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan.
Ia menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga yang semurah mungkin. Tapi kenyataannya, ada yang membeli hingga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, masih ada praktik pengoplosan. Ini tentu merugikan,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilakukan guna mencegah pemborosan anggaran dan kebocoran distribusi. Salah satu langkah yang diambil adalah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan.
Hal ini bertujuan agar distribusi lebih mudah diawasi dan harga tetap terkendali melalui sistem berbasis teknologi informasi.
“Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, kita bisa memberikan fasilitas yang sama dengan di pangkalan, sehingga harga bisa dikontrol menggunakan IT,” jelas Bahlil.
Menanggapi kritik bahwa sosialisasi kebijakan ini masih kurang maksimal, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi subpangkalan dalam perubahan sistem ini.
“Saya menyadari bahwa ini kebijakan baru, pasti butuh penyesuaian. Kami akan terus melakukan asistensi untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik. Reformasi ini kami lakukan demi rakyat, agar uang negara benar-benar digunakan untuk mereka yang berhak,” ungkapnya.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem ini.
Dengan reformasi distribusi LPG, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran dan memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Tugas kami, sesuai arahan Presiden, adalah memastikan subsidi tepat sasaran, tata kelola yang baik, serta memastikan rakyat mendapatkan LPG dengan mudah,” pungkas Bahlil.(sun)

