Penetapan Awal Ramadhan 2025: Pemerintah dan NU Mungkin Berbeda
SEMARANG[BahteraJateng] – Penetapan awal Ramadhan 1446 Hijriyah atau tahun 2025 berpotensi berbeda antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Hijriyah yang digunakan oleh pemerintah, NU, dan Muhammadiyah.
Kepala Planetarium dan Observatorium UIN Walisongo Semarang, Ahmad Syifaul Anam, menjelaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan hisab murni untuk menentukan awal bulan, sedangkan pemerintah dan NU mempertimbangkan rukyat atau pengamatan langsung hilal.
Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan bahwa hilal dianggap terlihat jika memenuhi kriteria Imkan Rukyat MABIMS, yakni ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
“Berdasarkan perhitungan astronomi, hampir seluruh wilayah Indonesia berada di bawah kriteria ini, kecuali di beberapa lokasi di Aceh dan Sabang,” tutur Anam, Kamis (27/2).
Jika hilal berhasil terlihat di Aceh atau Sabang, maka pemerintah dan NU kemungkinan akan menetapkan 1 Ramadhan 1446 H pada Sabtu, 1 Maret 2025, sama seperti Muhammadiyah.
Namun, jika tidak ada laporan rukyat yang sah dari daerah tersebut, NU akan menetapkan istikmal, yaitu menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari, sehingga awal Ramadhan jatuh pada Minggu, 2 Maret 2025.
“Pemerintah tetap akan menetapkan awal Ramadhan pada 1 Maret asalkan ada wilayah yang memenuhi kriteria Imkan Rukyat, meskipun tidak ada laporan hilal terlihat,” jelas Anam.
Untuk menghindari perbedaan yang terlalu mencolok, pemerintah, NU, dan Muhammadiyah sepakat mengirimkan ahli rukyat ke Aceh dan Sabang guna memastikan kemungkinan melihat hilal.
Jika rukyat berhasil, maka semua pihak akan memulai puasa bersama pada 1 Maret. Namun, jika hilal tidak terlihat, maka NU akan berpuasa sehari setelahnya.(sun)