Legislatif Dukung Sinkronisasi Program Pemkot Semarang dengan Arahan Presiden
SEMARANG[BahteraJateng] — Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, mengapresiasi langkah Wali Kota Agustina yang berencana menyelaraskan program pembangunan Kota Semarang tahun 2026 dengan arahan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan.
Menurut Kadar Lusman, kebijakan yang berpihak pada masyarakat harus mendapat dukungan penuh legislatif.

“Kalau program itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpihak kepada mereka, tentunya kami harus mendukung. Apalagi selaras dengan program pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan,” ujar Pilus, sapaan akrabnya, seusai mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang pada Jumat (15/8).
Ia mencontohkan dukungan terhadap program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat yang juga diusung pemerintah pusat. Meski ada kendala ketersediaan gedung, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan menyiapkan sarana agar siswa bisa belajar dengan konsentrasi penuh.

“Kami khawatir kalau sarana-prasarana belum siap, siswa terganggu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi,” katanya.
Terkait bantuan dana Rp25 juta per RT per tahun, ia menilai kebijakan tersebut telah memberi dampak positif, termasuk dalam perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Menurutnya, dana ini meringankan beban warga sehingga kegiatan 17 Agustusan dapat berlangsung lebih meriah tanpa iuran.
“Masyarakat sekarang lebih total memeriahkan karena tidak terbebani biaya. Ini juga menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita agar semangat memperingati kemerdekaan tidak pernah putus,” tuturnya.
Politisi PDI-P tersebut mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan sesuai aturan dan kebutuhan.
“Semoga sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dapat mempercepat pencapaian program prioritas seperti ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan peningkatan indeks pembangunan manusia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Agustina, menyatakan akan memprioritaskan program ketahanan pangan dan lingkungan hidup pada 2026, termasuk penguatan hulu-hilir produksi pangan, perluasan layanan pangan murah, serta pengelolaan sampah terintegrasi.
Di sektor transportasi, Pemkot tengah mengkaji penambahan armada BRT dengan skema kerja sama swasta untuk efisiensi.

