Kadar Lusman: Postur APBD Kota Semarang Pro Masyarakat
SEMARANG[BahteraJateng] – Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menegaskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang saat ini sudah berpihak pada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam dialog interaktif bertema Mewujudkan Postur APBD Kota Semarang yang Pro Masyarakat di Quest Hotel Simpang Lima pada Rabu (20/8).
Dialog tersebut menghadirkan narasumber Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, Sekretaris Bappeda Kota Semarang Lutfi Eko Nugroho, serta akademisi Universitas 17 Agustus (Untag) Dr Tri Lestari.
“Postur APBD murni maupun perubahan sudah ideal dan pro masyarakat. Kami selalu mendorong Pemkot agar APBD bisa seimbang, dan saat ini sudah cukup berpihak,” ujar Pilus sapaan akrabnya.
Politisi PDI-P tersebut mencontohkan program baru Pemkot berupa Dana Bantuan Operasional RT sebesar Rp25 juta per tahun yang cair pada Agustus ini. Menurutnya, program tersebut membuat warga terbantu karena kegiatan perayaan HUT RI berlangsung meriah tanpa adanya pungutan iuran.
Selain itu, kata Pilus, indikator lain keberpihakan APBD tercermin pada sektor pendidikan dan kesehatan yang mendapat alokasi besar, serta pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur. Meski demikian, DPRD tetap melakukan fungsi pengawasan agar belanja pegawai tidak membengkak.
“Kalau anggaran infrastruktur kecil dan kurang dari 40 persen, tentu akan memengaruhi kondisi kota. Karena itu program harus berkelanjutan,” tegasnya.
Sekretaris Bappeda Kota Semarang, Lutfi Eko Nugroho menambahkan, postur APBD Pemkot masuk tiga besar paling sehat di Jawa Tengah dengan porsi belanja pegawai di bawah 30 persen. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan, kesehatan, dan pendidikan.
“Pendidikan gratis diberikan untuk TK hingga SMP swasta. Semua warga juga sudah ter-cover Universal Health Coverage (UHC). Selain itu ada subsidi Trans Semarang senilai Rp290 miliar,” jelas Lutfi.
Ia menyebut APBD perubahan tahun 2024 mencapai Rp6,3 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4 triliun ditambah dana transfer pusat sekitar Rp1 triliun.
Sementara akademisi Untag, Dr Tri Lestari menilai belanja pegawai di bawah 30 persen menunjukkan keberpihakan Pemkot pada masyarakat.
Ia mendorong agar alokasi untuk infrastruktur dan pendidikan ditingkatkan demi dampak yang lebih luas.