Perdalam Pengelolaan Bisnis Transportasi oleh BUMD, Komisi C DPRD Jateng Kunjungi PT AMI
BANTUL[BahteraJateng] – Komisi C DPRD Jateng studi komparasi pengelolaan BUMD di bisnis transportasi ke PT Anindya Mitra Internasional (AMI) di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/9)lalu.
Rombongan Dewan diterima jajaran direksi PT AMI yang dipimpin Hernowo Bambang Priyatno dan sejumlah perwakilan dari PD Adi Charma, PD Pertambangan Mangan, PO Arga Jasa, PD Purosari dan PD Percetakan Negeri.
Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto Baharuddin mengatakan, peningkatan kinerja BUMD bidang transportasi masih menjadi fokus Komisi C untuk meningkatkan kinerja bisnis transportasi di Jateng.
“Kami di Jateng memiliki TransJateng yang saat ini dikelola Dishub dan nanti akan diubah ke PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), itu masih menjadi pembahasan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu seperti dilansir laman dprd,jateng,prov.go.id.
Bambang menambahkan, pihaknya ingin mengetahui dampak pengelolaannya kepada masyarakat apabila dilepas dari Dinas Perhubungan.
“Kami berharap, melalui kunjungan ini, ada masukan dan informasi strategis untuk kemudian kami dapat terapkan dalam pengelolaan PT JTAB sehingga bisa berkembang lebih maksimal,” jelasnya.
Anggota Komisi C Asrar juga menyoroti mengenai subsidi dari pemerintah yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis transportasi. Harapannya, supaya bisa berkembang dengan pengelolaan yang baik.
Ia tidak sungkan mengatakan salut kepada PT AMI, yang berani berbisnis transportasi karena bisnis transportasi sangat susah sekali.
“Banyak yang tutup karena tidak bisa berkompetisi di dunia transportasi. Di Jateng ada TransJateng yang sekarang masih dikelola di Dishub. Di Kota Semarang ada bis feeder dan berhasil. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk subsidinya pasti besar, berapa persen yang diberikan pemerintah DIY?” tanya Asrar.
Anggota Komisi C lainnya, Muhammad Afif dan Catur Agus Saptono juga menanyakan soal modal yang diberikan pemerintah DIY kepada PT AMI serta meminta detil dari 6 usaha, mana yang rugi dan mana yang untung.
Menanggapi Dewan, Hernowo Bambang Priyatno menjelaskan bahwa awalnya ada 5 perusahaan daerah yang akhirnya bergabung menjadi satu. Diantaranya PD Adi Charma, PD Pertambangan Mangan, PO Arga Jasa, PD Purosari, dan PD Percetakan Negeri.
“Untuk transportasi sendiri, awalnya dikelola UPT Dishub, lalu ada BUMD, lalu diberi kebebasan AMI sejak 2008. Operasi awalnya dari Trans Jogja. Biaya awal kami sekitar Rp 100 miliar dan besaran subsidi Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar per tahun. Lalu, untuk pendapatan dari tiket mencapai Rp 13 miliar sampai Rp 15 miliar per tahunnya,” katanya.
Sejujurnya, tambahnya, dari transportasi kami rugi. Namun dapat dicover dari unit usaha lainnya. Ini menjadi catatan penting karena kami harus mengembalikan sepenuhnya dan harus tertib administrasi, pembiayaan serta dikumentasinya.
“Alhamdulillah, sudah selesai pada tahun ini. Semua ini dilakukan karena kami melihatnya secara makro. Dengan menyediakan transportasi secara makro, maka spending dari warga akan kecil dan bisa untuk biaya lainnya yang bisa meningkatkan PAD,” tandasnya. (sun)