FH Unwahas Jajaki Pembukaan Kelas di Kepulauan Riau
SEMARANG[BahteraJateng] – Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) terus memperluas akses pendidikan hukum berkualitas dengan menjajaki peluang pembukaan kelas di Kepulauan Riau (Kepri).
Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan affiliator Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai jembatan penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Kepri sebagai kawasan strategis dengan aktivitas perdagangan, investasi, dan dinamika hukum yang tinggi membutuhkan sumber daya manusia hukum yang mumpuni.
Kehadiran FH Unwahas di wilayah ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan domisilinya.
Program RPL merupakan skema pemerintah yang memberikan pengakuan atas pengalaman kerja, pelatihan, maupun pendidikan nonformal calon mahasiswa untuk diakui sebagai capaian pembelajaran di perguruan tinggi.
Dengan skema ini, masyarakat—khususnya ASN, aparatur penegak hukum, tenaga profesional, dan pelaku usaha—berkesempatan menempuh studi hukum secara lebih cepat, fleksibel, dan tetap berkualitas.
Dekan FH Unwahas, Dr. M. Shidqon Prabowo, menegaskan bahwa pembukaan kelas di Kepri adalah bagian dari komitmen pemerataan pendidikan hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa akses pendidikan hukum tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di luar Jawa, termasuk wilayah strategis seperti Kepulauan Riau,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Kerja sama dengan affiliator RPL akan difokuskan pada pemetaan kebutuhan, mekanisme teknis, serta penerapan model pembelajaran hybrid agar proses kuliah tetap fleksibel tanpa mengurangi kualitas akademik.
Inisiatif ini juga sejalan dengan visi Unwahas menjadi perguruan tinggi berdaya saing global yang menjunjung tinggi nilai keaswajaan, kebangsaan, dan profesionalisme.
Setelah proses administrasi dan teknis rampung, pendaftaran kelas di Kepri segera dibuka melalui affiliator resmi RPL FH Unwahas.
Dengan hadirnya kelas ini, masyarakat Kepri kini dapat menempuh pendidikan hukum unggul tanpa harus jauh-jauh ke Jawa.