Perhutani Randublatung Terima Kunjungan Pejabat Kantor Pusat
BLORA[BahteraJateng] — Perum Perhutani KPH Randublatung menerima kunjungan Kepala Departemen Perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH) dan Kelola Sosial Kantor Pusat, Panca Putra M. Sihite, serta Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Produksi Divisi Regional Jawa Tengah, Didiet Widhy Hidayat pada Jumat (6/3).
Kunjungan tersebut disambut Administratur/KKPH Randublatung Herry Merkusiyanto Putro bersama jajaran manajemen di Kantor KPH Randublatung, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke BKPH Beran.
Dalam kesempatan itu, Herry memaparkan kondisi sumber daya manusia di KPH Randublatung yang saat ini masih menghadapi keterbatasan personel, khususnya tenaga lapangan.
Menurutnya, keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap intensitas pengawasan, pengamanan hutan, serta pengendalian kegiatan produksi di wilayah kerja yang cukup luas.
“Saat ini KPH Randublatung memiliki 248 personel, dengan 157 di antaranya bertugas di 12 BKPH, termasuk pejabat struktural. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan luas dan kompleksitas wilayah kerja yang harus diawasi,” jelasnya.
Selain itu, Herry juga mengusulkan penggunaan drone untuk mendukung kegiatan patroli hutan, terutama pada musim hujan ketika beberapa lokasi sulit dijangkau.
Ditempat yang sama, Waka Administratur/KSKPH Randublatung, Bambang Sunarto menyampaikan paparan terkait keamanan dan perlindungan sumber daya hutan di KPH Randublatung
Sementara itu, Didiet Widhy Hidayat mengapresiasi upaya perlindungan hutan yang dilakukan KPH Randublatung. Menurutnya, keberadaan sejumlah pos pengamanan aktif telah berdampak pada menurunnya kasus pencurian kayu.
Ia menambahkan, usulan pengadaan drone dan alat komunikasi telah diajukan ke direksi sebagai upaya mendukung pengamanan hutan di tengah keterbatasan personel.
Menanggapi hal tersebut, Panca Putra M. Sihite meminta peningkatan kapasitas petugas lapangan, termasuk pelatihan bela diri praktis serta penguatan koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan kepolisian guna mendukung perlindungan sumber daya hutan.
“Pak Waka bisa berkoordinasi dengan Kodim atau Kepolisian untuk melatih beladiri kepada petugas dilapangan. Dan Kayu Kam agar bloknya dibedakan untuk memudahkan proses sehingga secara administrasi dapat terselesaikan dengan cepat, kemudian untuk tarif mungkin sudah waktunya untuk dapat diperbaharui,” tandas Panca.(day)