Demokrasi Alami Regresi, Saiful Mujani Minta Gerakan Masyarakat Sipil Lebih Aktif Kawal Pemilu 2029 Mendatang
YOGYAKARTA[BahteraJateng[ – Sejumlah akademisi, aktivis, dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Konferensi Republik mendorong penguatan gerakan sipil sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Gagasan tersebut mengemuka dalam forum yang digelar di Gadjah Mada University Club (UC) Sleman pada Sabtu (30/5/2026).
Forum tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok masyarakat untuk membahas tantangan demokrasi sekaligus merumuskan langkah bersama dalam mengawal proses politik nasional beberapa tahun ke depan.
Peneliti politik sekaligus Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, menilai masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan Pemilu 2029 berlangsung secara demokratis. Menurutnya, pengawasan publik perlu diperkuat menghindari semakin parahnya kemunduran atau regresi demokrasi.
Ia menilai tantangan demokrasi saat ini tidak bisa dilepaskan dari rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat. Karena itu, penguatan pendidikan politik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi agenda yang perlu terus didorong.
“Upaya masyarakat sipil dalam jangka pendek adalah mengawal agar Pemilu 2029 tetap demokratis,” ujarnya.
Saiful juga mengajak masyarakat sipil untuk memperluas gerakan yang lahir dari Yogyakarta agar mampu menjangkau daerah-daerah lain di Indonesia. Menurutnya, gerakan tersebut harus dibangun atas dasar nilai moral dan kepentingan publik.
Sementara itu, aktivis perempuan Jaleswari Pramodhawardani menilai Konferensi Republik merupakan bentuk konsolidasi dari bawah atau bottom-up yang lahir dari keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa.
Menurutnya, forum tersebut mempertemukan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pelajar, komunitas, hingga kelompok pendamping masyarakat untuk bersama-sama mengidentifikasi persoalan serta mencari solusi yang dapat diwujudkan secara kolektif.
“Ini adalah kerinduan masyarakat sipil untuk duduk bersama, mengidentifikasi persoalan, dan mencari jalan keluar berdasarkan kekuatan yang dimiliki masing-masing,” kata Jaleswari.
Ia berharap Yogyakarta dapat menjadi model gerakan masyarakat sipil yang kemudian berkembang ke berbagai wilayah lain seperti Surabaya, Sumatera, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya.
Menurut Jaleswari, hasil diskusi yang lahir dalam Konferensi Republik tidak boleh berhenti sebagai wacana semata, tetapi perlu diterjemahkan menjadi gerakan yang terus tumbuh dan melibatkan lebih banyak masyarakat.
“Diskusi ini adalah milik semua pihak yang peduli terhadap situasi negeri ini. Kesadaran tersebut perlu terus dirawat dan diperluas agar menjadi kekuatan bersama dalam menjaga demokrasi,” ujarnya.(day)