BSKDN Siapkan Desain Pilkada Lebih Efektif dan Demokratis
JAKARTA [BahteraJateng]- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menyiapkan desain pilkada serentak lebih efektif, efisien, dan demokratis.
“Pilkada harus mampu melahirkan pemimpin daerah yang kuat, bersih, dan berintegritas,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, dalam siaran rilis, Rabu (22/1).
Pihaknya telah memetakan isu-isu strategis muncul dalam pelaksanaan Pilkada 2024, salah satunya terkait keberadaan calon tunggal di 37 daerah. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam menciptakan demokrasi kompetitif.
“Terdapat 37 daerah dengan calon tunggal. Terbanyak yaitu ada di Provinsi Sumatera Utara dengan enam daerah dengan calon tunggal,” ungkap Yusharto.
Selain itu, kata dia, evaluasi lain adalah masih ditemukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada 2024.
Terkait hal itu, dirinya berharap, ke depan penguatan pengawasan dan penegakan aturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa dapat terus ditingkatkan.
Selain itu, biaya politik tinggi juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi tersebut.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti kurangnya transparansi dalam pembiayaan kampanye. Politik biaya tinggi sering kali terjadi di ruang tak dapat diketahui, tanpa adanya laporan dana kampanye jelas.
“Ini menjadi tantangan besar untuk menciptakan demokrasi lebih sehat dan transparan,” kata dia.
Dia menilai, politik biaya tinggi itu di ruang gelap sedangkan laporan dana kampanye di ruang terang tidak ada biaya politik tinggi.
“Tidak ada instrumen kuantitatif formal resmi yang bisa menunjukkan itu (politik biaya tinggi),” jelasnya.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan menambahkan, Pilkada ideal harus berlandaskan pada filosofi Pancasila dan UUD 1945, menghormati kekhususan daerah, serta menjamin integritas elektoral.
“Pilkada juga harus dilakukan secara kompetitif, aman, dan nyaman. Sebab, Pilkada efisien dan demokratis adalah kunci untuk melahirkan pemimpin daerah kuat dan bersih,” kata dia.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyoroti fenomena “pokoknya menang” menciptakan iklim politik tidak sehat.
Ia juga menyinggung anomali seperti Pilkada melawan “kotak kosong” sebagai salah satu indikasi sistem tidak ideal.
Menurutnya, upaya perbaikan harus difokuskan pada memperkuat hukum, menegakkan etika, dan meningkatkan literasi politik masyarakat.
“Ketika kita memaksakan satu sistem yang tidak aplikatif untuk kondisi kita dan tercerabut dari akar kita, maka dampaknya adalah hilangnya etika, bahkan hukum sering kali dilanggar,” pungkasnya.