Ahmad Luthfi
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, saat meninjau langsung penanganan bencana di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jumat (30/1).(Dok. Humas Pemprov)

Di Bully di Medsos, DPRD Jateng Apresiasi Gaya Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi

SEMARANG[BahteraJateng] – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat apresiasi dari sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah lintas fraksi, meski di media sosial muncul berbagai komentar negatif.

Ahmad Luthfi dinilai memiliki pendekatan kepemimpinan yang berbeda, dengan menitikberatkan pada kerja-kerja substansial dibandingkan pencitraan.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, mengatakan kinerja gubernur tidak dapat diukur dari seberapa sering turun ke masyarakat, melainkan dari keberhasilan program yang dirasakan langsung oleh publik.

Menurutnya, sejumlah program strategis telah terealisasi, seperti penurunan angka kemiskinan, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, insentif guru agama, serta pengembangan pondok pesantren.

“Pak Gubernur ini bukan tipe pencitraan. Programnya mungkin tidak populer, tapi manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Farida pada Senin (2/2).

Farida menilai kritik warganet di media sosial merupakan hal yang wajar. Ia menyebut tidak semua pihak bisa puas terhadap kinerja seorang pemimpin, sementara pemerintah tetap berkewajiban menjalankan program sesuai rencana.

Apresiasi serupa disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Messy Widiastuti. Ia menilai koordinasi antara Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin berjalan baik, terutama saat penanganan bencana alam di berbagai daerah Jawa Tengah.

“Saya juga mengapresiasi program sekolah rakyat yang meringankan beban pendidikan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar, Padmasari Mestikajati, menilai kinerja gubernur tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan maraknya bencana alam.

Ia menyoroti program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai langkah positif pemerintah provinsi.

“Kinerja kepala daerah harus diukur dari realisasi program, bukan semata kehadiran fisik di lapangan,” tandasnya.(sun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *