DPRD Blora Bahas LKPJ 2025, Pendapatan Daerah Tercapai 98,87 Persen
BLORA[BahteraJateng] – Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, memimpin rapat paripurna dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora akhir Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (31/3).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut dihadiri Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Wakil ketua dan anggota DPRD Blora, kepala OPD, serta para camat.
Selain membahas LKPJ, rapat paripurna juga dirangkaikan dengan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta pengembangan ekonomi kreatif.
Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Ia menyebutkan target pendapatan daerah sebesar Rp2,649 triliun terealisasi Rp2,619 triliun atau 98,87 persen.
“Pendapatan Asli Daerah melampaui target, dari Rp516,45 miliar menjadi Rp550,30 miliar atau 106,56 persen. Sementara pendapatan transfer terealisasi 97,01 persen,” ujarnya.
Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp2,805 triliun atau 95,87 persen dari total anggaran Rp2,925 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi 96,82 persen, belanja modal 95,51 persen, belanja transfer 92,61 persen, serta belanja tak terduga 0,40 persen.
Sementara itu, realisasi pembiayaan daerah mencatat penerimaan sebesar 94,42 persen dan pengeluaran 34 persen, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp90,57 miliar.
Bupati juga mengungkapkan capaian kinerja daerah tahun 2025 yang diukur melalui 2.479 indikator. Sebanyak 97,70 persen indikator menunjukkan kinerja baik, sedangkan 2,30 persen masih perlu perbaikan.
“Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum berjalan baik, berkat sinergi seluruh komponen pemerintahan dan dukungan masyarakat,” katanya.
Sepanjang 2025, Pemkab Blora juga meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Innovative Government Award (IGA) sebagai Kabupaten Terinovatif, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut, serta predikat Kabupaten Layak Anak kategori Nindya.
Meski demikian, Bupati mengakui masih ada sejumlah target yang belum tercapai dan akan menjadi bahan evaluasi ke depan.
Ia juga mengapresiasi DPRD atas persetujuan dua Raperda strategis yang dinilai penting dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Blora.