DPRD Minta Pemkot Semarang Tingkatkan Pelayanan UHC
SEMARANG[BahteraJateng] – DPRD Kota Semarang mendukung adanya program universal health coverage (UHC) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang selama ini memberikan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mengtakan jika UHC saat ini sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada masyarakat yang mengeluhkan saat akan menggunakan UHC ternyata aksesnya tertutup.
“Jadi untuk membuka itu harus punya akses. Saya beberapa kali membantu warga. Mereka punya UHC, ketika mau berobat, ternyata keluhannya kok tertutup. Saya coba komunikasikan ke Pak Hakam (Kepala Dinkes), memang ini untuk keamanan dan tidak membengkak, kemudian ditutup sementara,”ujar Afif, Selasa (30/4).
Menurutnya, jika UHC memang harus diteruskan dan ditingkatkan lagi. Pasalnya, program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat dalam mendapat pelayanan kesehatan. Namun diharapkan pelayanan juga bisa diperbaiki agar lebih baik dan lebih mudah.
“Masyarakat ini kan mentalnya berbeda-beda. Semestinya, harus disosialisasikan ke kelurahan dalam hal pengurusan UHC. Ketika ditutup, diberi saluran bagaimana menyampaikan keluhan-keluhan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarluaman menuturkan, pihaknya sangat mendukung program UHC untuk dilanjutkan. Jika memang ada kekurangan anggaran, dia bahkan siap mengusulkan untuk penambahan anggaran.
“Anggaran menyesuwaikan. Misal, ada penambahan, kita terapkan anggarakn yang ada,” ujar Pilus panggilan akrab Kadarlusman.
Program Universal Health Coverage (UHC) Dinas Kesehatan Kota Semarang diwujudkan memang untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Kota Semarang, namun perlu ada kajian ulang.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu juga meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian ulang terhadap program UHC agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat Kota Semarang untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan gratis.
Meski demikian, dia meminta agar program UHC ini juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun program UHC ini tetap menjadi prioritas karena merupakan pelayanan dasar.
Menurutnya, jika memang harus mengambil lebih banyak dari keuangan daerah, maka harus dipilah kebutuhan yang diperlukan dan harus disinkronkan antara kebutuhan BPJS dengan UHC.