Kerusuhan Demo Halte Dibakar, Apa yang Sebenarnya Terbakar?
Oleh: Muhamad Akbar
Jejak Kekerasan di Ruang Publik. Pagi itu halte yang biasanya riuh berubah jadi puing. Atapnya hangus, bangku-bangku logam menghitam, poster layanan publik gosong setengah terbakar. Di seberang jalan, jembatan penyeberangan penuh coretan dan serpihan kaca. Sisa kerusuhan malam sebelumnya masih terasa.
Aksi demonstrasi yang bermula di depan Gedung DPR berakhir ricuh dan meluas ke berbagai wilayah. Enam halte TransJakarta terbakar, belasan lainnya rusak parah, sejumlah jembatan penyeberangan dipenuhi coretan. Kerusakan merambat ke Senen, Cawang, hingga Tanjung Priok. Di tengah api dan kaca, tersisa jejak kemarahan yang gagal dimaknai.
Pemicu amarah publik adalah tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Rekaman peristiwa itu menyebar cepat di media sosial, menggugah simpati sekaligus kemarahan. Gelombang protes menjalar ke Solo, Bandung, Makassar, dan kota lain, sebagian berujung bentrok dan perusakan fasilitas umum.
Fenomena ini bukan baru. Tahun 1998, 2019, 2020, hingga 2025, setiap letupan sosial besar selalu menyisakan halte, jembatan, atau fasilitas publik yang porak-poranda. Polanya berulang: ruang publik jadi sasaran amarah, meski bukan di situlah akar masalahnya.
Halte: Wajah Negara yang Minim Penjagaan
Mengapa halte atau jembatan penyeberangan kerap menjadi korban? Karena keduanya adalah representasi negara yang paling kasatmata, tapi paling rentan. Tak seperti kantor kementerian atau markas polisi yang dijaga ketat, halte berdiri tanpa pagar dan aparat. Ia mudah dijangkau, mudah dimasuki, dan mudah dirusak.
Dalam psikologi sosial, ketika kemarahan tidak bisa dilampiaskan langsung ke sasaran utama—dalam hal ini gedung DPR atau aparat—maka ia mencari objek lain yang lebih dekat dan lemah. Halte dan fasilitas publik menjadi “sasaran pengganti”.
Kerumunan besar juga melahirkan kondisi di mana identitas individu memudar. Rasa tanggung jawab hilang, aksi destruktif menyebar cepat. Satu orang melempar batu, yang lain mengikuti. Norma baru terbentuk: perusakan dianggap bagian dari aksi bersama.
Tidak jarang, kerusuhan dipicu provokator. Ada yang sengaja memancing kekacauan untuk membelokkan pesan aksi, ada pula kelompok oportunis yang menjarah di tengah keributan. Namun yang selalu tersisa di mata publik adalah visual halte terbakar—gambar dramatis yang cepat viral dan memperkuat kesan bahwa relasi negara dan warga sedang retak.
Infrastruktur Kita Rapuh
Kenyataan pahit lain: banyak halte kita indah secara visual, tapi rapuh secara material. Bahan kaca, akrilik, dan perangkat elektronik membuatnya rentan. Tak butuh alat berat untuk menghancurkannya. Dalam situasi kerusuhan, halte dengan desain futuristik justru lebih cepat porak-poranda.
Kerugian finansialnya pun besar. Pasca-kerusuhan 2019 misalnya, PT TransJakarta mencatat kerusakan puluhan halte dengan nilai perbaikan mencapai lebih dari Rp 45 miliar. Biaya itu akhirnya ditanggung negara—dan warga. Artinya, setiap halte yang terbakar bukan sekadar bangunan, tapi juga terbakar uang rakyat dan kepercayaan publik.
Halte Tangguh, Komunitas Tangguh
Karena itu, membangun kembali halte tak cukup hanya memperbaiki kaca dan kursi. Kita perlu meninjau ulang desain dan konsepnya. Halte harus kokoh dan modular—mudah diganti, tahan api, anti-vandal. Kamera pengawas tersembunyi bisa dipasang, tapi yang lebih penting adalah menciptakan sistem pengamanan berbasis komunitas.
Ketahanan infrastruktur bukan semata urusan material, melainkan relasi sosial. Ketika warga merasa memiliki, mereka ikut menjaga. Bayangkan jika di sekitar halte ada “Sahabat Halte”: pengemudi ojek, pedagang, pelajar, hingga satpam komplek yang rutin merawatnya. Dari kebersamaan itu bisa lahir kegiatan sederhana: mural bersama, pameran karya anak-anak, atau bersih-bersih rutin. Seperti mushola kampung yang dijaga warga, halte pun bisa menjadi ruang hidup bersama.
Contoh serupa bisa kita lihat di Seoul dan Singapura. Di sana, halte bukan hanya titik naik-turun penumpang, tetapi juga ruang komunitas kecil—dilengkapi rak buku, papan informasi warga, bahkan kursi nyaman untuk lansia. Keberadaannya dijaga bukan hanya oleh aparat, tetapi oleh warga yang merasa terlibat.
Halte Kita, Martabat Kita
Halte bukan milik pemerintah semata. Ia milik semua: pekerja, pelajar, ibu rumah tangga, hingga lansia. Merusaknya berarti mencederai martabat kota—harga diri ruang hidup bersama.
Perusakan halte hanyalah gejala dari masalah yang lebih kompleks: ketimpangan sosial, saluran aspirasi yang buntu, dan komunikasi negara-warga yang rapuh. Maka solusinya tidak cukup hanya membangun struktur fisiknya. Yang perlu dipulihkan adalah rasa percaya.
Kota yang berpihak pada warganya dimulai dari halte yang kokoh—secara fisik dan sosial. Dari halte, kita bisa belajar menjaga ruang publik, membangun partisipasi, dan merawat kembali kepercayaan yang retak.
Jika halte bisa kita rawat bersama, mungkin dari titik kecil itulah kita bisa menjaga kota. Dan dari kota, kita bisa belajar kembali menjaga republik ini.
(Muhamad Akbar adalah Pemerhati Transportasi)