Pancasila Jadi Landasan Program, Gubernur Luthfi: Harus Menjadi Perekat Bangsa
SEMARANG[BahteraJateng] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan nilai-nilai Pancasila harus terus dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin (1/6/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.
Menurut Luthfi, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa yang harus terus digaungkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga perlu menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, masyarakat Jawa Tengah yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial harus tetap disatukan oleh semangat Pancasila. Keberagaman tersebut dinilai sebagai kekuatan yang perlu dijaga melalui pengamalan nilai-nilai kebangsaan.
“Apapun suku, bangsa, bahasa, maupun ras, tetap Pancasila sebagai perekat kita,” katanya.
Luthfi menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya Program Dokter Spesialis Keliling (Speling), Kecamatan Berdaya, Pesantren Obah, Kartu Zilenial, program 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Mageri Segoro, hingga penyediaan daycare untuk buruh.
Pada kesempatan tersebut, Luthfi juga membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi.
Dalam amanatnya, seluruh kepala daerah diminta memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menjunjung keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta menjamin hak-hak warga, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” demikian amanat Kepala BPIP.(sun)