Pemerintah Siapkan Layanan Aduan Cepat Kekerasan Anak

YOGYAKARTA[BahteraJateng] – Pemerintah pusat tengah menyiapkan peluncuran layanan terpadu untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedung Wilis Kepatihan Yogyakarta.

Pratikno mengatakan layanan tersebut sedang dipersiapkan bersama sejumlah kementerian guna memperkuat sistem perlindungan anak sekaligus memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan apabila menemukan indikasi kekerasan.

“Kami bersama Kementerian PPA dan kementerian terkait lainnya sedang menyiapkan layanan yang memungkinkan respons cepat ketika ada indikasi kekerasan terhadap anak,” kata Pratikno pada Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, keberadaan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik maupun ruang digital.

Dalam pertemuan tersebut, Pratikno juga membahas Program Ruang Aman Nyaman Anak (RANA) yang akan diperkuat menjelang tahun ajaran baru dan penerimaan peserta didik baru. Ia menilai Yogyakarta memiliki posisi strategis sebagai kota pendidikan untuk menjadi pelopor gerakan perlindungan anak.

“Oleh karena itu kami memohon dukungan Ngarsa Dalem. Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan gerakan ini perlu terus dikembangkan dari sini,” ujarnya.

Selain isu perlindungan anak, pertemuan itu turut membahas peningkatan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pratikno menegaskan seluruh anak bangsa harus memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan dan mengembangkan potensi diri.

Pemerintah, lanjutnya, juga terus mendorong pendidikan bahasa isyarat yang tidak hanya diperuntukkan bagi anak tuli, tetapi juga bagi anak dengar sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih inklusif.

Tak hanya pendidikan, pemerintah juga berupaya membuka akses yang lebih luas bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja.

Pratikno menilai DIY memiliki banyak praktik baik yang dapat menjadi contoh dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh masyarakat.

“Sehingga tidak ada yang tertinggal. Penyandang disabilitas harus memiliki akses pendidikan dan kesempatan kerja yang sama,” tandasnya.(day)