Pemkot Semarang Perkuat Mitigasi Banjir Lewat Penguatan Sodetan Unissula dan Sistem Peringatan Dini
SEMARANG[BahteraJateng] – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana banjir di masa mendatang.
Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil asesmen pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah pada 23 Oktober hingga 5 November 2025.
Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono menjelaskan, saat ini pihaknya memprioritaskan langkah-langkah jangka pendek dan menengah, terutama di kawasan Kaligawe, salah satu titik rawan genangan.
“Beberapa hari ke depan kami fokus memperkuat sodetan Unissula untuk memperlancar aliran air dan menanggulangi banjir di kawasan Kaligawe,” ujarnya pada Selasa (11/11).
Dalam strategi jangka pendek 1–3 bulan ke depan, BPBD menetapkan lima fokus utama. Di antaranya percepatan dan penguatan sodetan Unissula, optimalisasi drainase dan pompa melalui normalisasi harian serta penambahan pompa besar, penguatan sistem peringatan dini dengan memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG, peningkatan logistik tanggap darurat, serta penataan cepat wilayah rawan dengan menertibkan bangunan di bantaran sungai.
Sementara dalam dua minggu ke depan, BPBD memprioritaskan pembersihan sedimentasi, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan saluran air, penyiapan posko cepat tanggap di tiap kecamatan terdampak, serta aktivasi tim monitoring cuaca 24 jam.
Endro menambahkan, pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan dan penguatan infrastruktur pengendalian banjir.
Dukungan itu mencakup penambahan pompa besar dan genset, kelanjutan program Operation and Maintenance Contract (OMC), percepatan pembangunan tanggul laut, serta alokasi dana tak terduga dan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana.
Banjir yang terjadi pada akhir Oktober hingga awal November lalu berdampak pada 63.400 jiwa atau 21.125 kepala keluarga di 20 kelurahan, serta menyebabkan empat korban jiwa.
“Kami berharap kejadian serupa bisa diminimalkan melalui sinergi pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” pungkasnya.(sun)