Petani Tembakau Jateng Keluhkan DBHCHT Belum Tepat Sasaran

SEMARANG[BahteraJateng] – Petani tembakau Jateng mengungkapkan kekecewaannya karena Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) belum dirasakan manfaatnya secara langsung.

Dana yang seharusnya mendukung kesejahteraan petani dan pengembangan sektor tembakau ini dinilai belum tepat sasaran, sehingga banyak petani terus menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan produksi dan hidup sehari-hari.

Ketua Umum Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI), Joko Supeno, menyoroti ketidaktepatan alokasi DBHCHT, yang sebagian besar diarahkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja rokok, sementara kebutuhan petani seperti pupuk dan penampungan hasil panen belum terakomodasi.

“Petani tembakau Jateng menjerit. Harga tembakau yang biasanya Rp50.000 per kilogram kini anjlok di bawah Rp25.000 per kilogram. Dengan harga ini, petani mengalami kerugian besar, tidak mampu menutupi biaya produksi maupun mengembalikan pinjaman,” kata Joko, Selasa (26/11/2024).

Resi Gudang Belum Efektif

Joko juga menyoroti program resi gudang sebagai solusi pemerintah untuk membantu petani, namun pelaksanaannya dinilai belum optimal. Proses administrasi yang rumit dan lambatnya pencairan dana menjadi kendala utama.

“Seharusnya dana resi gudang cair dalam lima hari kerja, tapi kenyataannya bisa memakan waktu hingga tiga minggu. Ini sangat berat bagi petani yang butuh dana cepat,” jelasnya.

Optimalisasi DBHCHT

Anggaran DBHCHT Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp1,4 triliun, dengan Rp240 miliar lebih dikelola Pemprov Jateng, seharusnya bisa memberikan dampak signifikan. Joko mendesak agar dana ini digunakan untuk program konkret seperti subsidi pupuk dan pembangunan fasilitas penampungan hasil panen.

“Selama ini petani merasa dipermainkan oleh harga pasar yang tidak stabil. DBHCHT harus benar-benar diarahkan untuk menyelamatkan hasil panen petani tembakau,” tegasnya.

Harapan untuk Pemerintah

Joko menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan petani. Ia berharap dana DBHCHT dimaksimalkan untuk membantu petani, khususnya dalam menghadapi tantangan harga dan produksi.

“Pemerintah wajib hadir untuk menyelamatkan hasil panen. Ini tanggung jawab besar yang harus segera diwujudkan,” pungkasnya.(sun)