Sisa Anggaran Bantuan Operasional RT 2025
Oleh Gunoto Saparie
Ada angka yang tampak kecil, nyaris tak layak dipersoalkan: 2,1 persen. Namun justru di sanalah cerita sering bermula. Dalam laporan Pemerintah Kota Semarang, kita tahu, sisa anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi RT tahun 2025 mencapai Rp5,46 miliar, sebuah angka yang secara statistik terlihat jinak, tetapi secara makna menyimpan banyak tanda tanya. Ia adalah sisa. Ia adalah kelebihan. Ia adalah sesuatu yang “tidak terpakai”. Dan seperti segala yang tersisa, ia menuntut tafsir.
Negara, atau lebih tepatnya pemerintah daerah, gemar mengukur keberhasilan lewat angka serapan. Semakin mendekati 100 persen, semakin dianggap berhasil. Anggaran yang habis adalah simbol kinerja. Anggaran yang tersisa adalah tanda tanya, kadang dicurigai sebagai kelalaian, kadang pula dipuji sebagai efisiensi. Tetapi dalam urusan RT dan RW, unit paling dekat dengan denyut kehidupan warga, angka sisa anggaran tidak sesederhana itu.
Ada 464 RT di Kota Semarang yang tidak mengambil BOP sama sekali. Alasannya beragam: sudah punya kas sendiri, atau merasa proses administrasi terlalu ribet. Di sini kita berhadapan dengan paradoks kecil dalam praktik pemerintahan. Negara menyediakan bantuan, tetapi warganya, melalui struktur RT dan RW, tidak selalu merasa membutuhkan, atau tidak merasa mampu mengelolanya. Bantuan, yang dimaksudkan sebagai kemudahan, justru dirasakan sebagai beban.
Kata “ribet” itu penting. Ia bukan sekadar keluhan teknis, melainkan penanda jarak antara logika birokrasi dan logika warga. Dalam dunia birokrasi, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan; setiap kegiatan mesti dilaporkan; setiap tanda tangan harus sah. Tetapi di tingkat RT, kehidupan berjalan dengan cara yang lebih cair: gotong royong, iuran spontan, kesepakatan lisan. Ketika dua logika ini bertemu, sering kali yang terjadi bukan sinergi, melainkan saling menghindar.
Namun ada pula alasan lain yang lebih subtil: rasa cukup. Beberapa RT, terutama di kawasan permukiman menengah ke atas, merasa tidak perlu mengambil BOP karena sudah memiliki kas mandiri. Ini menarik, sebab selama ini kita cenderung membayangkan bantuan pemerintah selalu kurang, selalu ditunggu, selalu dibutuhkan. Ternyata tidak selalu demikian. Ada ruang-ruang sosial yang memilih otonomi, memilih mengelola dirinya sendiri tanpa intervensi anggaran negara.
Apakah ini pertanda baik? Bisa ya, bisa tidak. Di satu sisi, ia menunjukkan kemandirian warga—sebuah nilai yang sering dielu-elukan dalam wacana pembangunan. Di sisi lain, ia menyingkap ketimpangan laten: ada RT yang merasa cukup, ada yang sangat bergantung. Bantuan yang seragam, Rp25 juta per tahun, jatuh pada konteks sosial yang tidak seragam. Di sinilah kebijakan bertemu dengan realitas yang berlapis.
Pemerintah Kota Semarang, melalui DP3A, tentu tidak tinggal diam. Monitoring dan evaluasi dilakukan, pendampingan diberikan, Peraturan Wali Kota dijadikan rujukan. Semua terdengar rapi, prosedural, dan masuk akal. Tetapi pertanyaannya bukan semata apakah aturan dijalankan, melainkan apakah aturan itu hidup. Apakah ia dipahami sebagai alat, atau sekadar kewajiban administratif yang harus dilalui agar tidak disalahkan?
Memang, masalah publik jarang selesai dengan peraturan semata. Ada wilayah abu-abu antara niat baik dan dampak nyata. BOP RT dan RW lahir dari niat baik: memperkuat kelembagaan warga, memperlancar pelayanan sosial, memperkecil jarak antara negara dan rakyat. Tetapi niat baik itu harus terus-menerus diuji oleh praktik sehari-hari, oleh rasa malas, rasa takut salah, rasa cukup, bahkan rasa curiga.
Anggaran yang tidak terserap sering dipandang sebagai kegagalan. Tetapi bisa juga ia dibaca sebagai cermin kejujuran. RT yang mengembalikan sisa Rp300 ribu atau Rp500 ribu menunjukkan satu hal penting: mereka tidak memaksakan pengeluaran hanya demi menghabiskan anggaran. Dalam iklim di mana “serapan” kerap menjadi tujuan terselubung, sikap semacam ini justru patut direnungkan. Barangkali di sana ada etika kecil yang bekerja: tidak semua uang harus dibelanjakan.
Namun etika kecil ini juga menyimpan ironi besar. Negara bekerja dengan asumsi bahwa kebutuhan bisa diprediksi, dihitung, dan dialokasikan secara merata. Kehidupan warga bekerja dengan asumsi sebaliknya: kebutuhan datang tiba-tiba, berubah-ubah, dan sering kali tidak cocok dengan pos anggaran yang tersedia. Ketika dua asumsi ini bertabrakan, yang tersisa adalah sisa anggaran dan segudang tafsir.
Sementara sisa BOP RW, yang mencapai 3,8 persen, mengulang cerita yang sama dalam skala berbeda. RW, sebagai simpul koordinasi, berada di antara RT dan kelurahan, di antara warga dan negara. Ia menanggung beban administratif lebih besar, tetapi juga menghadapi resistensi yang sama: rasa ribet, rasa tidak perlu, rasa khawatir salah. Dalam ruang ini, kebijakan publik diuji bukan oleh pidato, melainkan oleh formulir.
Barangkali yang perlu dipikirkan ulang bukan hanya mekanisme penyerapan, tetapi juga bahasa kebijakan. Bagaimana jika bantuan tidak lagi dipahami semata sebagai uang, melainkan sebagai kepercayaan? Kepercayaan bahwa warga tahu apa yang mereka butuhkan. Kepercayaan bahwa tidak semua harus dilaporkan dengan format yang sama. Kepercayaan bahwa efisiensi tidak selalu identik dengan angka 100 persen.
Tentu saja, kepercayaan tanpa akuntabilitas adalah ilusi. Tetapi akuntabilitas tanpa kepercayaan adalah beban. Di antara keduanya, pemerintah dan warga perlu menemukan irama yang lebih manusiawi. BOP RT dan RW adalah eksperimen sosial yang berharga: ia menguji sejauh mana negara bisa hadir tanpa mendominasi, membantu tanpa membebani.
Bahwa Rp5,46 miliar itu memang bukan sekadar angka sisa. Ia adalah cerita tentang jarak dan kedekatan, tentang niat dan praktik, tentang negara yang ingin turun ke level paling bawah, dan warga yang kadang enggan naik ke level birokrasi. Di sanalah kita memberikan catatan: di tepi antara serapan dan sisa, antara bantuan dan kebebasan, antara angka dan makna.
(Gunoto Saparie adalah Ketua RW IV Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang)