Kemendukbangga Siap Tuntaskan 331 Ribu Keluarga Risiko Stunting di NTT

JAKARTA [BahteraJateng]- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN siap bersinergi untuk mengatasi persoalan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia Wihaji mengatakan, bonus demografi di Indonesia mencapai 70,72 persen. Artinya, orang Indonesia produktif hari ini umur 14,65 tahun lumayan banyak.

“Kalau ada 10 orang berarti ada enam atau tujuh yang produktif, untuk apa? sebenarnya yang tujuh atau enam orang yang produktif ini diharapkan bisa mendapatkan available job atau dapat pekerjaan,” kata Wihaji, saat menerima Gubernur NTT di Jakarta, Rabu (19/3).

Wihaji menyebut, hal tersebut merupakan pekerjaa rumah agar segera teratasi. “Tapi prinsip yang disebut dengan bonus itu sebenarnya tadi bahwa 7 dari 10 orang Indonesia itu produktif, pertanyaannya adalah apakah karena produktif itu dapat pekerjaan atau justru belum ada pekerjaan, dan saya kira tantangan di NTT juga termasuk ini ternyata mungkin dari 70 persen itu bisa juga, hanya 30 persen yang mendapat pekerjaan yang 40 persen belum mendapatkan available job atau pekerjaan,” ucap Menteri Wihaji.

Data di NTT saat ini ada 769 keluarga, terdiri dari 331 Ribu Keluarga Risiko Stunting (KRS) sangat membutuhkan campur tangan pemerintah, sekitar 81.984 yang KRS desil 1 yang istilahnya dulu namanya prasejahtera, miskin ekstrim. Kemudian, ada 81 ribu membutuhkan jamban, diantaranya ada keluarga tidak memiliki jamban sebanyak 157 ribu keluarga. Kemudian tidak memiliki air minum utama yang layak ada 103 ribu.

Menteri Wihaji menyampaikan perubahan nomenklatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sebelumnya badan saat ini telah berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).