Bank Jateng
Eksekutif Senior Syariah Bank Jateng, Agus Sapto Prasetio (tengah), berfoto bersama para peserta Roundtable Discussion “Peningkatan Akses Air dan Sanitasi melalui Pembiayaan Perumahan” di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (12/8).(Foto Ist)

Atasi Backlog Perumahan, Bank Jateng Dukung FLPP

JAKARTA[BahteraJateng] – Bank Jateng menegaskan komitmennya mendukung pembiayaan sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal itu disampaikan Eksekutif Senior Syariah Bank Jateng, Agus Sapto Prasetio, dalam Roundtable Discussion bertajuk “Peningkatan Akses Air dan Sanitasi melalui Pembiayaan Perumahan” di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa (12/8).


“Bank Jateng berkomitmen menjadi bagian dari solusi perumahan nasional. Melalui skema FLPP, kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan rumah bersubsidi, tetapi juga memastikan aspek kesehatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Agus menegaskan, posisi Bank Jateng sebagai bank pembangunan daerah memberi peran strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan hingga pelosok.


“Rumah layak huni dengan akses air bersih dan sanitasi akan meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Data 2023 menunjukkan masih ada 27,4 juta rumah tangga (36,85%) tinggal di rumah tidak layak huni. Backlog kepemilikan rumah juga masih tinggi, mayoritas dihuni keluarga miskin dan MBR. Sementara dari sisi sanitasi, hanya 11,8% rumah tangga memiliki akses air minum aman, 55,39% sumber air minum terkontaminasi E.coli, dan 2,8 juta rumah tangga masih buang air besar sembarangan.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo, menyebut pihaknya telah menyalurkan Rp28,56 triliun untuk 764.131 unit rumah subsidi melalui FLPP sejak 2018 hingga Juli 2025. “Kami menyediakan pembiayaan jangka panjang melalui blended finance untuk meringankan beban fiskal pemerintah sekaligus memastikan MBR mendapat rumah dengan bunga tetap 5% selama 20 tahun,” jelasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah guna mengatasi backlog, termasuk lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan FLPP. “Kami membangun lebih dari sekadar rumah, tetapi juga harapan dan martabat setiap keluarga,” ujar Hira Laksamana, Special Advisor PKP.

Forum yang diselenggarakan Water.org Indonesia ini juga menghadirkan delegasi Filipina seperti Social Housing Finance Corporation (SHFC) dan Pag-IBIG Fund untuk berbagi pengalaman pembiayaan perumahan.

Kolaborasi lintas sektor dan negara ini diharapkan memperkuat kebijakan perumahan di Indonesia, agar hunian yang disediakan tidak hanya terjangkau, tetapi juga sehat, aman, dan berkelanjutan.(sun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *