Bus Angkutan Perintis, Kebutuhan Mendesak di NTT

Oleh: Ki Darmaningtyas

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan karakteristik wilayah yang menantang. Selain terdiri dari banyak pulau, kondisi jalan daratnya juga tidak sebaik di Jawa atau Bali. Medan yang naik turun, kerusakan jalan di banyak titik, serta jarak antarkota yang jauh membuat transportasi darat di wilayah ini tidak menarik bagi operator swasta. Jumlah penduduknya pun relatif sedikit, sehingga potensi penumpang (demand) terbatas.

Dalam kondisi seperti itu, layanan Angkutan Perintis menjadi sangat penting. Kehadiran angkutan perintis darat berbasis bus dengan tarif bersubsidi memungkinkan masyarakat NTT tetap bisa melakukan mobilitas dengan biaya terjangkau. Tanpa subsidi, ongkos perjalanan akan sangat mahal dan tidak mampu dijangkau warga.

Prinsip dari layanan ini sederhana: selisih antara biaya operasional bus dengan tarif yang dibayarkan penumpang ditanggung pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Sebagai rambu, suatu rute dikategorikan layak dilayani angkutan perintis bila tingkat keterisian armadanya (load factor) kurang dari 70%. Bila sudah di atas 70%, artinya pasar sudah cukup besar sehingga dapat dilayani secara komersial.

Realitas di Lapangan

Saat ini, angkutan perintis berbasis bus di NTT melayani beberapa rute utama. Di Pulau Timor ada trayek Kupang – Ayotupas – Besikama (230 km). Di Flores tersedia rute Ende – Maronggelo (185 km). Di Sumba, layanan berjalan pada jalur Waingapu – Tabundung (190 km). Pada 2024, operator swasta seperti PO Sinar Jaya mulai masuk, setelah diundang oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) NTT, Robert Tall. Kehadiran operator swasta ini memberi warna baru, karena armada yang disediakan lebih layak dan modern.

Contoh konkret betapa pentingnya subsidi dapat dilihat pada rute Kupang – Ayotupas sepanjang 232 km. Tarif yang dikenakan hanya Rp50.000. Untuk perjalanan lebih pendek, seperti Soe – Ayotupas (122 km) tarifnya Rp30.000, sementara Niki-niki – Ayotupas (96 km) Rp25.000. Dengan kondisi jalan yang berat dan rawan becek ketika hujan, tarif ini tergolong sangat murah. Tanpa subsidi, harga tiket jelas tidak akan seramah itu bagi warga.

Namun, data menunjukkan bahwa tingkat keterisian bus angkutan perintis di NTT cenderung rendah dan fluktuatif. Misalnya, rute Kupang – Naimata (20 km) pada 2020 dari 952 ritase hanya mengangkut 2.729 penumpang (load factor 7,54%). Pada 2021 turun menjadi 5,78%, 2022 merosot ke 2,11%, dan 2023 bahkan hanya 0,67%. Baru pada 2024 sedikit membaik ke 13,15%.

Kasus berbeda terjadi di rute Kefamenanu – Naob. Pada 2020, dari 600 ritase, mampu mengangkut 9.326 penumpang (46,26%). Namun angka ini kemudian menurun menjadi 39,78% (2021), 33,80% (2022), lalu terjun bebas ke 8,01% (2023) dan 1,95% (2024).

Tren serupa terlihat di rute Ende – Nggela (95 km). Pada 2020 load factor 19,22%, naik menjadi 27,89% (2021), lalu 28,76% (2022). Namun pada 2023 anjlok ke 8,39% sebelum naik lagi ke 16,14% (2024) dan 37,87% pada Juli 2025.

Di Pulau Sumba, rute Waingapu – Tanarara – Kananggar (119 km) pun mengalami fluktuasi. Pada 2020 load factor mencapai 25,31%, kemudian turun berturut-turut menjadi 16,23% (2021), 11,27% (2022), 8,05% (2023), dan hanya 1,39% pada 2024. Baru pada pertengahan 2025 naik lagi ke 24,92%.

Angka-angka tersebut membuktikan, meskipun jumlah penumpang cenderung menurun, kebijakan angkutan perintis tetap dibutuhkan. Tanpa layanan ini, masyarakat di pelosok akan semakin terisolasi. Pertanyaannya kemudian: apa penyebab penurunan jumlah penumpang, dan strategi apa yang bisa diambil untuk mengoptimalkan layanan?

Masalah Sarana dan Armada

Salah satu faktor utama adalah kondisi sarana. Armada yang digunakan Perum DAMRI untuk layanan perintis di NTT rata-rata sudah berusia lebih dari 10 tahun. Jumlahnya juga terbatas—sering kali hanya ada satu unit untuk satu rute. Akibatnya, layanan tidak bisa optimal. Contohnya, bila bus berangkat dari Kupang ke Ayotupas pada Senin pagi, maka perjalanan sebaliknya baru bisa dilayani Selasa, setelah bus tiba kembali.

Selain faktor usia, jenis kendaraan juga tidak selalu sesuai dengan kondisi geografis NTT. Jalanan di NTT tidak rata, banyak yang rusak, dan masyarakat membutuhkan transportasi yang tidak hanya membawa orang, tapi juga barang. Banyak warga yang ingin menjual hasil tani, kebun, hutan, ternak, maupun hasil laut ke kota. Sayangnya, bus perintis yang ada sekarang belum mampu menjawab kebutuhan itu.

Robert Tall memberi contoh solusi: kendaraan sejenis angkutan gabungan orang dan barang, seperti model Angguna yang pernah populer di Surabaya pada 1990-an. Kursi depan digunakan untuk 3–4 penumpang, sementara bagian belakang untuk barang. Untuk NTT, konsep ini bisa dikembangkan dalam bentuk bus dengan kapasitas lebih besar. Dengan begitu, angkutan perintis tidak hanya melayani mobilitas manusia, tapi juga memperlancar arus barang yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan warga.

Kebijakan Subsidi dan Keterlibatan Swasta

Sejak 2016, kebijakan subsidi angkutan perintis lebih difokuskan pada biaya operasional, bukan pada pengadaan armada. Konsekuensinya, operator seperti DAMRI harus mengandalkan kendaraan lama yang sudah menurun kualitasnya. Ke depan, pemerintah perlu mencari pola baru, misalnya melibatkan operator swasta atau memberi insentif khusus bagi pengadaan armada baru.

Kehadiran PO Sinar Jaya pada 2024 memberi bukti bahwa dengan dukungan tepat, operator swasta pun bisa ikut berperan menyediakan layanan yang lebih layak. Kolaborasi pemerintah dan swasta ini layak diperluas agar layanan perintis di NTT semakin membaik.

Optimalisasi Terminal Tipe A Kupang

Dari sisi infrastruktur, pemerintah sebenarnya telah membangun Terminal Tipe A Bimoku di Kupang. Terminal ini cukup modern dan nyaman, dilengkapi berbagai fasilitas keselamatan. Sayangnya, angkutan perintis masih banyak yang berangkat dari pool DAMRI, bukan dari terminal.

Padahal, jika pemberangkatan dipusatkan di terminal, akan ada beberapa keuntungan. Pertama, memudahkan akses penumpang dan penjemput. Kedua, menjamin keselamatan karena semua armada yang berangkat dari terminal wajib lolos uji kelaikan—mulai dari surat-surat, kondisi teknis utama (ban, lampu, rem), hingga perlengkapan keselamatan (APAR, segitiga pengaman, P3K). Hasil pemeriksaan ini terintegrasi dengan aplikasi Mitra Darat, sehingga standar keselamatan lebih terjaga.

Dengan memanfaatkan terminal, pemerintah juga bisa memastikan bahwa investasi besar yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur tidak sia-sia.

Penutup: Transportasi untuk Keadilan Sosial

Fluktuasi jumlah penumpang tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan kebijakan angkutan perintis. Kehadirannya menyangkut akses warga NTT terhadap transportasi, yang pada gilirannya terkait langsung dengan kesejahteraan. Layanan ini bukan sekadar soal mobilitas, tapi juga menyangkut keadilan sosial dan hak warga negara untuk mendapatkan akses transportasi yang layak.

Yang diperlukan adalah perbaikan strategi: pembaruan armada, inovasi jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan orang sekaligus barang, optimalisasi terminal, serta pola subsidi yang lebih adaptif. Dengan langkah-langkah itu, angkutan perintis bisa benar-benar berfungsi sebagai urat nadi penghubung masyarakat NTT dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik.

Tanpa angkutan perintis, masyarakat pelosok akan semakin terpinggirkan. Dengan angkutan perintis yang diperkuat, justru akan tercipta keterhubungan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan di NTT.

(Ki Darmaningtyas adalah Pengamat Transportasi, INSTRAN)