Refleksi Pelayanan Publik Jateng 2025: Aplikasi JNN dan Kantor Gubernur Rumah Rakyat
SEMARANG[BahteraJateng] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) serta program Kantor Gubernur Rumah Rakyat.
Aplikasi JNN merupakan platform layanan publik resmi Pemprov Jawa Tengah yang diluncurkan langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi pada Agustus 2025. Aplikasi ini dapat diunduh melalui perangkat Android dan iOS, serta menyediakan berbagai layanan informasi dan kanal pengaduan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Agung Hariyadi, mengatakan JNN dirancang untuk memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Aplikasi ini menjadi sarana warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan mendapatkan informasi layanan publik secara cepat,” ujarnya.
Dalam aplikasi JNN tersedia kanal pengaduan 24 jam, call center 150945 (Isogas), informasi lowongan kerja melalui e-Makaryo, layanan transportasi Trans Jateng, cek pajak kendaraan, layanan Dukcapil, daftar fasilitas kesehatan, hingga fitur khusus Mudik Natal dan Tahun Baru.
Hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 7.034 warga telah mengunduh aplikasi JNN. Dari penggunaan tersebut, total aduan yang masuk mencapai 9.247 aduan, dengan 3.020 aduan berasal langsung dari aplikasi JNN.
“Sebanyak 5.449 aduan atau sekitar 59 persen sudah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait,” jelas Agung.
Selain layanan digital, Pemprov Jawa Tengah juga tetap membuka pelayanan tatap muka melalui program Kantor Gubernur Rumah Rakyat. Program ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasi secara langsung tanpa sekat birokrasi.
Layanan Rumah Rakyat tidak hanya tersedia di Semarang, tetapi juga di kantor eks Bakorwil Pati, Solo, dan Banyumas. Aduan yang diterima meliputi persoalan infrastruktur, penerangan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.
Melalui kombinasi layanan digital dan pelayanan langsung, Pemprov Jawa Tengah berharap pelayanan publik semakin responsif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.(sun)