Sri Hartanto Resmi Pimpin PWI Surakarta Periode 2026–2031
SOLO[BahteraJateng] — Estafet kepemimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta resmi berganti. Sri Hartanto dipercaya memimpin PWI Surakarta untuk masa bakti 2026–2031.
Pelantikan jajaran pengurus PWI Surakarta periode 2026–2031 dilakukan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di The Sunan Hotel Solo pada Sabtu (12/9) malam.
Kepengurusan baru PWI Surakarta memiliki wilayah kerja mencakup kawasan Solo Raya, meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Boyolali.
Pelantikan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah serta unsur Forkopimda dari berbagai daerah di Solo Raya.
Dalam sambutannya, Akhmad Munir, mengingatkan pentingnya posisi PWI Surakarta dalam sejarah pers Indonesia.
“Solo menjadi tempat lahirnya PWI pada 9 Februari 1946 melalui pertemuan para wartawan pejuang yang turut berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” tuturnya.
Menurut Munir, sejarah tersebut menjadi amanah bagi kepengurusan PWI Surakarta untuk terus menjaga peran dan kehormatan pers di tengah perubahan zaman.
Sementara itu, Sri Hartanto, mengatakan pelantikan pengurus baru bukan sekadar seremoni pergantian kepemimpinan. Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan kehormatan wartawan di tengah perubahan industri media.
“Pentingnya menjaga akurasi dan proses verifikasi dalam setiap produk jurnalistik,” ujarnya.
Menurutnya, kecepatan penyebaran informasi melalui platform digital tidak boleh mengorbankan kebenaran.
Hartanto juga mengingatkan agar popularitas maupun kepentingan sesaat tidak menggeser nilai kebenaran dan integritas profesi wartawan.
Wali Kota Surakarta Respati Ardi turut menyampaikan harapan agar kepengurusan baru PWI Surakarta mampu menghasilkan karya jurnalistik berkualitas dan informasi yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia menilai pers memiliki peran penting dalam membangun ruang publik yang sehat, mendorong masyarakat semakin kritis, sekaligus mengawal transparansi pemerintahan.