Agustina Apresiasi Lomba JAGA DESA: Bantu Kelurahan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
SEMARANG[BahteraJateng] — Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi program Lomba JAGA DESA (Jaksa Garda Desa). Ia menilai program tersebut menjadi langkah strategis dalam membantu para lurah meningkatkan tertib administrasi serta pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat penyerahan penghargaan Lomba Jaga Desa di Ruang Lokakrida Balaikota Semarang pada Rabu (18/2).
Menurutnya, kehadiran program yang diinisiasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang tersebut membuat proses pelaporan dan penggunaan anggaran menjadi lebih terarah karena didampingi langsung oleh aparat kejaksaan.
“Program ini luar biasa karena membantu teman-teman lurah melakukan pelaporan dan penggunaan dana secara lebih baik. Dengan adanya lomba, prosesnya didampingi sehingga kesalahan bisa diminimalkan,” ujar Agustina kepada BahteraJateng.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah menggagas program tersebut. Ke depan, lomba direncanakan digelar dua kali dalam setahun atau setiap semester agar pendampingan berjalan lebih intensif dan konsisten.
Sementara itu, Kepala Kejari Kota Semarang, Andhie Fajar Arianto, mengatakan program JAGA DESA pada dasarnya bertujuan membantu Pemerintah Kota Semarang, khususnya kelurahan, dalam mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan.
Ia mengakui, aparatur kelurahan kerap menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya manusia dalam menyelesaikan berbagai kewajiban administrasi. Karena itu, kejaksaan bersama pemerintah daerah hadir memberikan pendampingan.
“Dalam pelaksanaannya, kelurahan dibantu dari berbagai sisi. Untuk tata kelola pemerintahan didampingi jajaran sekretariat daerah, sementara aspek keuangan didukung oleh inspektorat. Ini agar pelaporan tidak terganggu meskipun personel terbatas,” jelasnya.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan aparatur kelurahan tetap mampu menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa terbebani persoalan administrasi.
Program ini juga diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan di level paling dekat dengan masyarakat serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.