Buruh FSPMI Jateng Demo di DPRD Jawa Tengah, Ini Tuntutan nya

SEMARANG[BahteraJateng] – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan Gedung DPRD Jawa Tengah pada Kamis (16/4), dengan menyoroti sejumlah tuntutan kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada pekerja.

Dalam aksi tersebut, buruh secara tegas mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang lebih melindungi hak-hak pekerja, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Mereka juga menolak skema omnibus law yang dinilai merugikan buruh.

Selain itu, penghapusan sistem outsourcing menjadi salah satu tuntutan utama. Para buruh menilai praktik alih daya masih kerap merugikan pekerja dari sisi kepastian kerja maupun kesejahteraan.

Isu upah murah atau hostum juga menjadi sorotan. Buruh meminta adanya kebijakan pengupahan yang lebih adil dan layak, seiring meningkatnya kebutuhan hidup.

Tak hanya itu, massa aksi juga mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung kesejahteraan pekerja, seperti daycare ramah anak, terutama di kawasan industri seperti Jepara.

Salah satu peserta aksi demo, Lukman, menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak hanya sebatas aksi, tetapi juga mengawal substansi kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

“Di tingkat nasional, kita mendesak penghapusan sistem outsourcing dan upah murah,” ujarnya dalam orasi.

Ketua FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim, menambahkan bahwa tuntutan tersebut merupakan aspirasi buruh dari berbagai daerah seperti Semarang, Kudus, dan Jepara.

Aspirasi itu kemudian disampaikan langsung kepada Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messy, dalam forum dialog yang digelar usai aksi berlangsung.