DPRD Dorong KPU Kota Semarang Perluas Sosialisasi Berbagai Tahapan Pemilu
SEMARANG[BahteraJateng] – DPRD Kota Semarang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang semakin Gencar mensosialisasikan Pemilu 2024, agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu terus meningkat.
Ketua DPRD Kota Semarang KPU Kadarlusman mengatakan KPU harus terus berupaya mensosialisasikan Pemilu 2024 hingga turun langsung ke tingkat bawah.
“Upaya tersebut sangat penting dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat dalam Pemilu terus meningkat. Karena jangan sampai ada masyarakat yang justru memilih untuk Golput (golongan putih). KPU selaku pihak penyelenggara Pemilu tentunya harus bekerja keras, sehingga masyarakat jangan sampai Golput nanti pada saat Pemilu,” ujar Pilus panggilan akrab Kadarlusman dalam Dialog Prime Topic yang digelar di Ruang Petra Noormans Hotel Semarang, Kamis (25/1).
Dialog yang mengusung tema ‘Menjaga Marwah Pesta Demokrasi’ yang dipandu oleh moderator Advianto Prasetyobudi, selain menghadirkan nara sumber Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman, juga Ketua KPU Kota Semarang Henry Casansdra Gultom dan Wakil Rektor Unicersitas Diponegoro (Undip) Prof Budi Setyono.
Menurut Pilus, upaya yang dilakukan pihak KPU tentunya dengan memasifkan sosialisasi atau edukasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi, sehingga masyarakat lebih memahami terkait perannya dalam proses berdemokrasi.
“DPRD ikut mendorong KPU sebagai penyelenggara Pemilu agar dapat melaksanakan dengan baik sesuai tahapan-tahapan, bagaimana tekniknya mereka dalam melakukan sosialisasinya, karena itu tugas utama dari KPU,” tutur Pilus.
DPRD, lanjutnya, juga sangat mendukung KPU Kota Semarang terus memperluas sosialisasi berbagai tahapan Pemilu guna menyukseskan Pemilu 2024, mengingat sosialisasi tahapan Pemilu merupakan kegiatan penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Melalui sosialisasi yang terus dilakukan KPU merupakan sarana untuk menyebarkan beragam informasi terkait kerja-kerja teknis yang dilakukan KPU bagi semua pihak yang berkepentingan dalam Pemilu 2024,” ujarnya.
Disisi lain, Pilus menambahkan, bagaimana cara calon legislatif mencoba meraih simpati dan empati publik agar bisa mendulang suara pemilih?. Ada dua proses yang bisa dilakukan melalui selain transaksional, dan pendekatan emosional.
Menurutnya, pendekatan emosional merupakan langkah strategi yang baik, dengan melakukan pendekatan intens kepada masyarakat dan konsisten amanah yang yang akan dilaksanakan,
Sementara proses transaksional dengan melakukan pembelian suara yang disebut Money Politik hingga berpotensi merusak tatanan Pemilu. Banyak masyakat yang tidak mamahami politik dimanfaatkan mereka yang berada di dalam politik.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang Henry Casansdra Gultom menuturkan, KPU masih terus berupaya menggencarkan sosialisasi Pemilu 2024 di sejumlah wilayah. Tidak hanya di perguruan tinggi swasta/negeri, namun juga pondok pesantren, serta lingkungan masyarakat. Di samping itu, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 6 TPS khusus untuk narapidana di dua lokasi. Yakni Kedungpane dan Lembaga Pelatihan Wanita Karangayu.
Bahkan kegiatan sosialisasi, tutur Henry, juga dilakukan melalui media sosial (medsos) saja. Melainkan KPU turun langsung ke masyarakat, baik di tingkat Kelurahan hingga ke tingkat RT, sehingga dapat memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan hak suara saat Pemilu.
“Kami berharap Pemilu 2024 yang dilakukan di Kota Semarang menjadi Pemilu yang partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait berlangsung dengan aman dan sukses seperti pada Pemilu 2019 lalu,” tutur Henry.
Dia menambahkan, pendaftaran pindah pemilih sudah bisa dilakukan sejak 15 Desember 2023 hingga 15 Januari 2024. Bagi warga yang mengajukan pindah pemilih di wilayah lain, tutur Henry, mereka harus menerima konsekuensi hanya mencoblos satu surat suara saja. Yaitu pasangan capres dan cawapres.
“Ini bagian edukasi kami kalau mau pindah pemilih harus diikuti oleh konsekuensi mereka akan mendapat satu surat suara sesuai dapil yang ada dan sesuai KTP,” ujarnya.
Wakil Rektor Undip Prof Budi Setyono mengingatkan antara kontestan Pemilu harus menyadari perbedaan diantara masing-masing kontestan, karena sesuatu yang natural terjadi dan tidak mungkin dapat dihilangkan seolah-olah tidak ada perbedaan hingga justru menjadi tidak sehat.
“Para kontestan juga harus menyadari dan menerima proses itu dan perbedaan dapat diselesaikan secara rasional, bermartabat dan demokrasi dalam Pemilu itu semua dapat diselesaikan dengan baik mengingat semua sudah disediakan perangkatnya, baik regulasinya dan lainya” tutur Prof Budi.