DPRD Jateng Minta BUMD Perbankan Berkolaborasi Dengan BMT Gerakkan Ekonomi
SEMARANG[BahteraJateng] – DPRD Jateng akan terus mendorong kinerja BUMD milik Pemprov Jateng dalam peningkatan perekonomian daerah bisa berjalan optimal hingga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama Bank Jateng Unit Usaha Syariah agar bisa berperan menggerakan ekonomi daerah.
Menurutnya, Bank Jateng Unit Usaha Syariah tidak hanya berperan menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga menggerakan ekonomi daerah
“Salah satu amanat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yakni bahwa tujuan BUMD didirikan salah satunya untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah,” ujar Agung, Kamis (18/4/2024).
Satu cara yang bisa dilakukan yakni Bank Jateng Unit Usaha Syariah bisa berkolaborasi dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).
Agung menuturkan, BMT berperan besar dalam menggerakan ekonomi mikro di daerah. Hal itu juga sempat dia sampaikan pada pertemuan dengan Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo) se-Jawa Tengah, di Solo belum lama ini.
“Selain itu, Bank Jateng Unit Usaha Syariah juga dapat melakukan pendampingan kepada BMT untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dan kompetensi perbankan syariah di lini manajemen, keuangan, serta SDM,” tuturnya.
Bank Jateng Unit Usaha Syariah, lanjutnya, juga perlu mengembangkan industri ekonomi syariah, seperti yang digalakkan pemerintah melalui Masyarakat Ekonomi Syariah.
Menggeliatnya pasar halal global semisal pariwisata dan kuliner halal, pakaian halal, obat-obatan, juga dinilai Agung menjadi sebuah peluang yang dapat diambil guna menggerakkan ekonomi daerah.
“Pasar halal global juga sedang berkembang dan cukup diminati saat ini. Jika peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan berdampak juga terhadap pemasukan serta laju ekonomi daerah,” ujarnya.
DPRD Jateng juga akan terus mendorong kinerja BUMD milik Pemprov Jateng dalam peningkatan perekonomian daerah bisa berjalan optimal hingga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Senada, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sriyanto Saputra mengatakan BUMD yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menjadikan suatu daerah mandiri secara fiskal.
Menurutnya, pada faktanya perekonomian daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hanya beberapa BUMD yang mampu menunjukkan kinerja baik dan memberikan dividen, salah satunya Bank Jateng.
Selain dari tingkat kemandirian fiskal daerah, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah juga ditunjukkan melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan. Dari 11 BUMD milik Pemprov Jateng hingga 2023 total aset kini telah mencapai senilai Rp126 triliun.
“Dari 11 BUMD itu dengan nilai dividen yang diberikan Pemprov Jateng hanya sekitar Rp600 miliar lebih, hingga dinilai masih belum proposional. Bahkan BUMD yang dikategorikan sehat hanya yang bergerak di keuangan dan asuransi di antaranya Bank Jateng, Jamkrida dan BPR/BKK,” tutur Sriyanto.
Bahkan dia meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama Bank Jateng Unit Usaha Syariah agar bisa berperan menggerakan ekonomi daerah.
Sriyanto menambahkan, BUMD yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menjadikan suatu daerah mandiri secara fiskal.
Menurutnya, pada faktanya perekonomian daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hanya beberapa BUMD yang mampu menunjukkan kinerja baik dan memberikan dividen, salah satunya Bank Jateng.
Selain dari tingkat kemandirian fiskal daerah, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah juga ditunjukkan melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan. Dari 11 BUMD milik Pemprov Jateng hingga 2023 total aset kini telah mencapai senilai Rp126 triliun. (Adv/Anf)