Ahmad Luthfi
Menteri PKP Maruarar Sirait, menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam peringatan Hapernas 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8).(Foto Ist)
|

Jawa Tengah Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Program Penyediaan Perumahan

JAKARTA[BahteraJateng] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik peringkat pertama dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.

Penghargaan diserahkan Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat pada Senin (25/8).


Maruarar menilai Jawa Tengah layak menjadi yang terbaik karena mengalokasikan anggaran perumahan terbesar di Indonesia, yakni 17.510 unit rumah pada 2025. Angka ini jauh di atas Aceh di posisi kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur peringkat ketiga dengan 2.110 unit.

“Terima kasih atas kerja keras Pak Gubernur. Pertumbuhan rumah subsidi di Jateng sangat tinggi,” ujarnya.


Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Pemprov Jateng, bupati/wali kota, hingga stakeholder terkait untuk meningkatkan pelayanan sektor perumahan.

“Program perbaikan rumah layak huni bisa menjangkau sekitar 17 ribu unit. Ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem,” katanya.

Data menunjukkan, hingga akhir 2024 Jawa Tengah masih memiliki backlog perumahan 1.332.968 unit, terdiri atas 1.022.113 backlog kelayakan dan 310.855 backlog kepemilikan.

Untuk itu pada 2025, Pemprov mengalokasikan 17.510 unit rumah, terdiri dari 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bansos.

Kepala Disperakim Jateng Boedyo Dharmawan menegaskan, program ini mendukung target Presiden Prabowo Subianto menyediakan 3 juta rumah.

“Ini bukti komitmen Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” ucapnya.

Menurut Boedyo, program perumahan membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Pada 2025, kontribusi terdiri dari 17.510 unit dari Pemprov, 6.776 unit dari kabupaten/kota, serta 2.067 unit melalui CSR perusahaan.

“Total sekitar 26 ribu unit, dan jumlah ini terus berkembang di lapangan karena banyak pemangku kepentingan ikut terlibat,” jelasnya.(sun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *