Media Internasional Ungkap Nasib Investor Dapur MBG di Wilayah 3T, Terjebak Utang dan Takut Keluar Rumah
GORONTALO[BahteraJateng] – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan sejumlah media internasional. South China Morning Post (SCMP), baru baru ini menanyangkan liputan video mengenai kondisi dapur MBG di desa Torosiaje, pesisir Gorontalo Sulawesi, yang masuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Sejumlah investor yang membangun dapur untuk mendukung program MBG di wilayah terpencil mengeluhkan belum adanya pembayaran sesuai perjanjian. Salah seorang investor, Sigit Buludawa, mengaku mengalami kerugian besar hingga merasa takut keluar rumah.
Sigit menyebut dirinya merupakan salah satu dari ratusan investor yang mengeluarkan modal untuk membangun dapur MBG di berbagai wilayah. Namun, pembayaran yang dijanjikan pemerintah belum diterima meski dapur telah selesai dibangun.
“Saya sudah diancam terus, kemudian sudah diceritakan ke mana-mana. Nama sebenarnya sudah potensinya sudah rusak banyak ya. Kerugian yang saya tanggung saat ini sangatlah besar. Bahkan jujur saya takut keluar rumah,” kata Sigit dalam liputan video yang ditayangkan SCMP pada Jumat (14/8).
Pemerintah sebelumnya menjanjikan pembayaran untuk pembangunan dapur setelah dapur selesai. Namun, sembilan bulan setelah pembangunan, pembayaran tersebut disebut belum diterima investor.
Kondisi tersebut semakin tidak pasti setelah adanya pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dan penangkapan sejumlah pimpinannya terkait kasus korupsi yang disebut terjadi pada Juni. Belakangan juga muncul kebijakan baru pemotongan anggaran program pada Mei.
Sigit mengatakan para investor tidak ingin persoalan efisiensi anggaran menjadi alasan yang menghambat pembayaran. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian penyelesaian kewajiban pemerintah sesuai kesepakatan.
“Jujur kami gak mau tahu persoalan efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Keterdesakan kami saat ini memang sangatlah terjepit. Harapan kami untuk bisa memulangkan nama baik kami, untuk bisa dibayarkan kami, dan kami akan membayarkan ke tempat kami berutang,” ujarnya.
Persoalan lain yang disorot adalah terhentinya operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah terpencil. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji yang juga diwawancarai menilai terdapat persoalan dalam menentukan prioritas pelaksanaan program.
“Ada kesalahan prioritas siapa yang harus didahulukan, siapa yang dianggap mendesak dan siapa yang harus ini menjadi prioritas utama. Itu kesalahan BGN,” ucapnya.
Di sisi lain, program MBG dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Seorang siswa SD di desa tersebut, Khansa Asyifa yang ikut diwawancarai mengatakan dirinya ingin mendapatkan MBG karena dengan adanya makanan dari sekolah, bekal atau uang jajan yang dibawa dari rumah bisa lebih sedikit.
“Biar kalau dari rumah ke sekolah itu cuma bawa jajan, cuma sedikit saja,” ujarnya.
Sumber: SCMP