Presiden Prabowo Dorong Kebijakan Pro Rakyat di Sektor Perumahan untuk MBR
JAKARTA[BahteraJateng] – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025, dengan fokus percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rapat tersebut membahas kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman guna memastikan akses hunian layak untuk MBR.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pembangunan ini menggunakan lahan negara, termasuk aset sitaan korupsi, aset BLBI, dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Pemerintah sedang menyusun skema legal yang adil untuk MBR, terutama mereka dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan,” jelas Maruarar.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya skema pembiayaan bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, agar mereka dapat memiliki rumah.
“Keadilan harus dirasakan semua pihak, termasuk yang tidak memiliki penghasilan tetap,” imbuhnya.
Dalam 90 hari pertama pemerintahan, sejumlah kebijakan pro rakyat mulai diimplementasikan, termasuk penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen, penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar, dan Bentuk Bangunan Gedung (BBG) sebesar 0 persen.
“Kebijakan ini mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki rumah,” tutur Maruarar.
Selain itu, pemerintah mempercepat proses perizinan. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memakan waktu 45 hari, kini hanya 10 hari. Di Tangerang, proses tersebut bahkan selesai dalam 4 jam.
“Presiden menekankan layanan cepat dan murah bagi rakyat,” kata Maruarar.
Maruarar juga menyoroti meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, berkat diplomasi Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah untuk menyambut investasi asing yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita perlu memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat, terutama dalam pengembangan sektor perumahan dan ekonomi,” pungkasnya.(sun)