Presiden Prabowo Melantik Kepala BPKP, BPS, dan BSSN

JAKARTA[BahteraJateng] – Presiden Prabowo melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (19/2). Pelantikan ini mencakup Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Acara ini juga dilakukan bersamaan dengan pelantikan menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27/P Tahun 2025, Muhammad Yusuf Ateh resmi menjabat sebagai Kepala BPKP, dengan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala.

Selanjutnya, Keppres Nomor 28/P Tahun 2025 menetapkan Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala BPS, didampingi oleh Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala.

Sementara itu, Nugroho Sulistyo Budi diangkat sebagai Kepala BSSN berdasarkan Keppres Nomor 29/P Tahun 2025.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan dan menekankan pentingnya integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas negara.

Setelah itu, para pejabat yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan dan menerima ucapan selamat dari Presiden serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming, diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

Usai pelantikan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa BPS akan fokus pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Menurutnya, BPS akan berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan keakuratan dan keterpaduan data tersebut.

“Banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Inpres ini, dan kami akan bekerja sama untuk menyelesaikan pemutakhiran data,” ujar Amalia.

Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa BSSN akan berperan dalam menjaga kerahasiaan serta keamanan data, khususnya dalam mendukung implementasi data tunggal sosial ekonomi nasional yang berbasis digital.

“Dengan adanya satu data yang terintegrasi, diharapkan pemerintah memiliki referensi yang sama dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan,” tuturnya.

Di sisi lain, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menekankan pentingnya pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan di seluruh kementerian, lembaga, serta BUMN. Ia menyatakan bahwa BPKP harus bekerja lebih cepat dan lebih proaktif dalam mengawal program-program strategis pemerintah.

“Semua program prioritas Pak Presiden harus kita kawal, termasuk peningkatan penerimaan negara di sektor-sektor yang selama ini kurang tersentuh,” kata Ateh.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra.

Pelantikan ini menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, transparansi data, serta keamanan siber di Indonesia.(sun)