Protes Pembangunan Krematorium di Tandang, Belasan Ketua RT Mundur Massal
SEMARANG[BahteraJateng] – Sebanyak 16 ketua RT dan Ketua RW 14 di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Semarang, mengundurkan diri serentak sebagai bentuk protes terhadap pembangunan rumah duka dan krematorium di lingkungan mereka.
Aksi tersebut dilakukan dengan melepas papan nama ketua RT di rumah masing-masing dan menyerahkannya kepada Lurah Tandang, Ony Gunarti Setyorini, di kantor kelurahan Tandang.
Warga memprotes izin pembangunan yang dikeluarkan Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang untuk proyek milik PT Pagoda Graha Abadi. Lokasi pembangunan di RT 07 RW 14 dinilai tidak layak karena berada di area padat penduduk. Mereka khawatir pembangunan tersebut akan menurunkan nilai jual tanah, menimbulkan dampak psikologis, serta menciptakan gangguan lingkungan.
Menurut warga, proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak sesuai prosedur standar operasional (SOP). Surat resmi penolakan sudah dikirimkan ke Distaru, tetapi belum ada tanggapan. Selain itu, warga mencurigai adanya keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Semarang yang diduga menekan pihak terkait untuk meloloskan izin.
Didik Agus Riyanto, Ketua DPC LSM Buser Indonesia Kota Semarang, mendukung aksi warga. “Saya akan membantu menyelesaikan masalah ini. Tidak peduli siapa di belakang proyek ini, lokasinya tidak cocok karena terlalu dekat dengan permukiman,” tegas Didik, Sabtu (23/11/2024).
Ia juga menyatakan siap membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tidak ditemukan solusi dalam rapat koordinasi dengan dinas terkait pada Senin (25/11/2024).
Pembangunan rumah duka dan krematorium yang telah memasuki tahap awal kini terhenti akibat protes warga. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mencegah dampak lebih luas. Sementara itu, pihak pemerintah dan instansi terkait direncanakan bertemu dalam rapat koordinasi untuk mencari jalan keluar atas polemik ini.
Warga menginginkan keputusan yang adil dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat setempat. Alternatif lokasi yang lebih sesuai dinilai menjadi salah satu solusi terbaik untuk mengatasi konflik ini.(sun)