Sopir Truk Brebes Tolak Aturan ODOL, Mediasi Berlangsung Kondusif
BREBES[BahteraJateng]– Puluhan sopir truk dari wilayah Brebes Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan Over Dimensi dan Over Load (ODOL) dalam forum mediasi yang berlangsung di Dukuh Banjar Anyar, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada Sabtu (21/6).
Mediasi digelar sebagai respons atas aksi protes yang dilakukan para sopir sehari sebelumnya di ruas jalan menuju Obyek Wisata Kaligua, Paguyangan.
Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak aturan ODOL yang dinilai mengancam mata pencaharian mereka.
Forum mediasi berlangsung terbuka dan kondusif, serta dihadiri jajaran pejabat Polres Brebes, Forkopimcam, tokoh masyarakat, serta perwakilan Paguyuban Sopir Gunung Selamet (PSGS).
Pengurus PSGS, Teguh Tarono, menyampaikan bahwa kebijakan ODOL memberatkan para sopir truk kecil, khususnya pengangkut hasil pertanian dari wilayah pegunungan. Ia menekankan pentingnya evaluasi aturan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
“Kami tidak menolak aturan, tapi berharap pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi keluarga kami,” ujar Teguh.
Ia juga menyoroti masalah ketidaksesuaian perlakuan antar daerah, pungli, serta praktik premanisme di jalan raya. Selain itu, para sopir meminta perhatian pemerintah terhadap kesehatan mereka melalui penyediaan BPJS gratis.
Aktivis sosial Brebes Selatan, Rohmat, mendukung aspirasi para sopir dan menilai aturan ODOL berpotensi memperburuk kondisi ekonomi mereka. Ia mendorong pemerintah dan aparat untuk memahami persoalan ini secara menyeluruh.
Sementara itu, perwakilan Polres Brebes menyatakan siap menampung aspirasi dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Pihak kepolisian juga berkomitmen mengawal pelaksanaan aturan secara proporsional serta menindak tegas praktik pungli.
“Selama aturan ODOL belum diberlakukan penuh secara nasional, kami akan terus membuka ruang komunikasi,” ujar salah satu pejabat Polres dalam forum.
Mediasi diakhiri dengan kesepakatan untuk menjaga komunikasi antara sopir, aparat, dan pemerintah. Para sopir berharap ada evaluasi kebijakan ODOL yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan kelangsungan usaha angkutan kecil.(sun)