Sosialisasi PSEL di Yogyakarta Tunggu Desain Konstruksi Rampung

YOGYAKARTA[BahteraJateng] – Sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Yogyakarta masih menunggu rampungnya perencanaan dan desain konstruksi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, mengatakan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat nantinya berkaitan dengan desain dan mekanisme proyek PSEL menunggu hasil desain konstruksi dari Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP).

“Sosialisasi ke masyarakat kita ini akan kita bahas karena kita menunggu dari sisi perencanaan dari teman-teman BUPP. Nanti yang akan kita sosialisasikan kan desainnya,” kata Kusno.

Selain desain konstruksi, sosialisasi juga akan mencakup persiapan kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung proyek tersebut.

Kusno memastikan teknologi yang digunakan dalam PSEL dirancang untuk memenuhi standar lingkungan. Menurutnya, teknologi yang digunakan mengacu pada standar Eropa sehingga emisi yang dihasilkan tetap berada di bawah baku mutu.

“Teknologinya standarnya luar negeri, Eropa. Tadi disampaikan oleh daerah bahwa ini nanti tidak mencemari lingkungan,” ujarnya.

Meski proses pengolahan menghasilkan asap, Kusno mengatakan emisi tersebut berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan.

“Asap ada, namun ini kan di bawah baku mutu. Jadi jauh di kualitasnya agak lebih baik,” katanya.

PSEL Olah Sekitar 1.000 Ton Sampah per Hari

Kusno menjelaskan, PSEL tidak akan menampung seluruh potensi sampah yang dihasilkan di DIY. Saat ini potensi sampah di DIY disebut mencapai hampir 2.000 ton per hari.

Namun, sebagian sampah telah dikelola melalui berbagai skema, termasuk TP3R dan pengolahan sampah berbasis masyarakat. Sementara sekitar 1.000 ton sampah per hari nantinya diarahkan untuk menjadi bahan baku PSEL.

“Potensi saat ini sampah kita di Jogja ini kan hampir 2.000 ton per harinya. Tapi kemudian dikelola dengan TP3R, dengan bank sampah. Nah ini kemudian masih ada kurang lebih seribuan yang nanti akan dikelola ke PSEL,” jelasnya.

Pasokan tersebut nantinya berasal dari tiga wilayah, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Pemerintah daerah akan bertugas mengangkut sampah dari wilayah masing-masing menuju fasilitas PSEL.

Menariknya, pemerintah kabupaten dan kota tidak dikenakan tipping fee untuk sampah yang dibawa ke fasilitas tersebut.

“Tidak ada tipping fee. Jadi hanya membawa dari Sleman ke lokasi PSEL. Itu tugas pemerintah daerah kabupaten kota hanya membawa, mengangkut sampah dari daerahnya dibawa ke pabrik PSEL,” ungkap Kusno.

Menurutnya, kebutuhan PSEL diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton sampah per hari dari tiga daerah tersebut. Sampah yang masuk juga tidak harus dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenisnya.

“Campur bisa, tanpa perlu dipilah sampah kering atau semua bisa,” katanya.

Gunungkidul dan Kulon Progo Berpeluang Ikut

Kusno mengatakan, Gunungkidul dan Kulon Progo saat ini masih mampu mengelola sampahnya masing-masing. Namun, kedua kabupaten tersebut berpeluang terlibat dalam skema PSEL apabila nantinya membutuhkan tambahan kapasitas pengolahan.

Jika terjadi kekurangan pasokan sampah dari tiga daerah utama, kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari wilayah lain. Prioritas awal disebut berasal dari Gunungkidul dan Kulon Progo, sebelum mempertimbangkan daerah di Jawa Tengah seperti Magelang, Purworejo, dan Klaten.

“Paling tidak kita utamakan di Gunungkidul dan Kulon Progo. Misal defisit, kurang di Gunungkidul, itu Kulon Progo diambil dulu. Kalau masih kurang lagi bisa Magelang, Purworejo dan Klaten,” jelasnya.

Kusno juga menilai pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul menunjukkan perkembangan. Dalam beberapa bulan terakhir, ketiga daerah tersebut disebut tidak lagi melakukan evakuasi sampah ke TPA Piyungan.

“Kalau dulu itu per bulan mereka membutuhkan evakuasi ke Piyungan, ini sudah tiga sampai empat bulan tidak membutuhkan lagi untuk evakuasi. Artinya sudah selesai dikelola oleh Kota Jogja,” katanya.

Hal serupa, menurut Kusno, terjadi di Sleman dan Bantul yang dalam tiga hingga empat bulan terakhir juga tidak melakukan evakuasi sampah ke TPA Piyungan.

Investasi Danantara, Serap Ratusan Tenaga Kerja

Dari sisi investasi, Kusno menegaskan proyek PSEL tersebut bukan skema pinjaman. Investasi berasal dari Danantara dengan skema pengelolaan dalam jangka panjang.

PSEL tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sekitar 18-20 megawatt (MW). Listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN dengan harga yang disebut sekitar 20 sen per kilowatt.

Hasil penjualan listrik tersebut akan menjadi bagian dari pengelolaan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), termasuk untuk kebutuhan operasional.

Kusno mengatakan tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung diperoleh pemerintah daerah dari penjualan listrik tersebut. Namun, proyek PSEL tetap memberikan manfaat ekonomi bagi DIY, terutama melalui penyerapan tenaga kerja.

“Kalau tadi di awal proyek itu bisa 500-600-700-an yang terlibat dan itu sebagian besar adalah masyarakat Jogja,” ujarnya.

Setelah memasuki tahap operasional, PSEL diperkirakan membutuhkan sekitar 100 hingga 150 pekerja. Kusno berharap sebagian besar tenaga kerja tersebut juga dapat berasal dari masyarakat sekitar Yogyakarta.

“Operasional butuh 100-150-an. Itu untuk setelah operasional. Itu juga harapannya sebagian besar juga orang-orang sekitar Jogja,” pungkasnya.(day)