Pemuka Lintas Agama Jateng Serukan Perbaikan Fundamental Pemerintahan Berbasis Moralitas
SEMARANG[BahteraJateng] – Persaudaraan Lintas Agama/Kepercayaan (Pelita) yang beranggotakan tokoh lintas iman dan masyarakat Jawa Tengah, melakukan pertemuan di Keuskupan Agung Semarang pada Senin (1/9).
Mereka menyerukan pentingnya perbaikan fundamental pemerintahan Republik Indonesia berbasis moralitas dan tanpa kekerasan. Seruan itu disampaikan menyusul memanasnya situasi politik nasional sejak akhir Agustus 2025.
Konflik bermula dari aksi protes massa di depan Gedung DPR RI, 25 Agustus 2025, menolak kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Ketegangan meningkat setelah tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi 28 Agustus.
Kerusuhan kemudian meluas di berbagai daerah, termasuk pembakaran Gedung DPRD Makassar yang menewaskan tiga orang. Di Jawa Tengah, ratusan orang, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, dilaporkan dipukul serta ditangkap tanpa prosedur hukum jelas pada 29–31 Agustus.
Menanggapi hal tersebut, Presiden bersama pimpinan DPR, MPR, dan DPD pada 31 Agustus menyampaikan komitmen untuk memangkas privilese DPR, menindak anggota dan aparat yang bersalah, serta menghormati kebebasan berpendapat.
Pelita mengapresiasi langkah itu, namun menegaskan perlunya langkah lebih mendasar. Untuk itu Pelita menyampaikan tujuh butir seruan moral untuk meredam eskalasi konflik nasional.
Pertama, Pelita mengapresiasi langkah Presiden bersama DPR, MPR, dan DPD yang telah berusaha menyerap aspirasi serta menenangkan masyarakat.
Kedua, Pelita meminta pemerintah di semua lini eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengeluarkan kebijakan publik yang berpihak kepada kebutuhan rakyat.
Ketiga, aparat diminta menghindari tindakan represif serta penggunaan kekuatan berlebihan dalam menghadapi warga sipil.
Keempat, mahasiswa dan elemen masyarakat didorong menyampaikan aspirasi secara efektif tanpa kekerasan, sekaligus waspada terhadap provokasi yang mengarah pada tindakan destruktif.
“Kami juga mengecam penjarahan , perusakan, provokasi, ujaran kebencian, dan aksi destruktif yang merusak harmoni bangsa,” tegasnya.
Keenam, para pemimpin agama dan kepercayaan diimbau merespons kegelisahan masyarakat dengan menjadi suara moral demi kesejukan sosial dan kemajuan bangsa melalui hati nurani bersih dan akal sehat jernih.
Ketujuh, umat beragama serta masyarakat luas diajak untuk saling menjaga, peduli, dan mendoakan agar Indonesia tetap damai, maju, dan sejahtera.
“Letupan konflik ini adalah akumulasi kekecewaan masyarakat. Tanpa langkah bijak dan perbaikan mendasar, keselamatan bangsa bisa terancam,” tutur perwakilan Pelita.
Puluhan pemuka lintas agama dan tokoh masyarakat yang hadir dan menandatangani seruan ini, di antaranya KH. Taslim Syahlan (Sekjen Asosiasi FKUB Indonesia), Rm. FX. Sugiyana Pr. (Keuskupan Agung Semarang), Bhikkhu Cattamano Mahathera (Vihara Tanah Putih Semarang), Pdt. Rahmat Rajagukguk (PGI Kota Semarang), Lukito (Matakin Kota Semarang), serta perwakilan akademisi, aktivis HAM, seniman, dan tokoh pemuda lintas agama di Jawa Tengah.