Kereta Api Cut Meutia: Moda Transportasi Terjangkau di Tanah Rencong

Oleh: Djoko Setijowarno

Kehadiran Kereta Api (KA) Cut Meutia di Aceh merupakan simbol kebangkitan transportasi berbasis rel di wilayah yang pernah memiliki jaringan kereta api terpanjang di luar Pulau Jawa. Sejak kembali dioperasikan pada 1 Desember 2013, KA Cut Meutia menjadi bagian dari sembilan layanan kereta perintis di Indonesia yang disubsidi pemerintah. Namun, lebih dari sekadar moda transportasi, kereta ini merepresentasikan tekad untuk menghidupkan kembali memori kejayaan masa lalu dan menyiapkan infrastruktur masa depan yang berkelanjutan.

Kini, setelah lebih dari satu dekade beroperasi, sudah saatnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, memandang layanan ini bukan sekadar proyek perintis berskala kecil, tetapi sebagai bagian strategis dari upaya mewujudkan konektivitas darat lintas Sumatera melalui jaringan Trans-Sumatera Railway. Penguatan KA Cut Meutia menjadi kebutuhan mendesak agar perkeretaapian di Aceh tidak hanya bertahan sebagai simbol, tetapi benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung transportasi publik dan logistik di provinsi paling barat Indonesia ini.

Jejak Sejarah dan Makna Strategis

Sejarah perkeretaapian di Aceh bermula sejak tahun 1876 ketika pemerintah kolonial Belanda membangun jalur pertama dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Kutaraja (Banda Aceh) sejauh lima kilometer. Tujuan awalnya bersifat militer—untuk mengangkut pasukan dan logistik dalam Perang Aceh. Namun, seiring waktu, jaringan rel tersebut berkembang hingga mencapai 502 kilometer, menghubungkan Ulee Lheue, Sigli, Lhokseumawe, Langsa, hingga Pangkalan Susu di Sumatera Utara.

Selepas kemerdekaan, pengelolaan kereta api diambil alih oleh pemerintah Indonesia, tetapi berbagai faktor seperti kerusakan infrastruktur akibat banjir pada 1976, kerugian finansial, serta meningkatnya dominasi transportasi jalan raya membuat layanan ini berhenti total pada 1982. Rel dan aset perkeretaapian pun banyak yang terbengkalai.

Reaktivasi jalur Aceh melalui KA Cut Meutia membawa makna historis dan strategis. Jalur Lhokseumawe–Bireuen sepanjang 46 kilometer menjadi langkah awal untuk membangun kembali sistem transportasi rel di Aceh. Menariknya, jalur ini menggunakan lebar rel 1.435 mm (standar internasional), menjadikannya pionir pasca-kemerdekaan. Artinya, pemerintah tidak hanya bernostalgia, tetapi juga menyiapkan fondasi untuk sistem rel modern yang kompatibel dengan jaringan global di masa depan.

Capaian dan Tantangan Operasional

Secara operasional, KA Cut Meutia saat ini melayani lintas Krueng Geukueh–Kutablang sejauh 21 kilometer dengan delapan kali perjalanan per hari. Waktu tempuh sekitar 64 menit sekali jalan dengan tarif Rp 2.000, menjadikannya moda transportasi publik paling terjangkau di Aceh. Pada periode Januari–Agustus 2025, jumlah penumpang mencapai 30.527 orang dengan rata-rata okupansi 11 persen.

Namun, angka tersebut masih jauh dari ideal. Tingkat keterisian yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat belum melihat KA Cut Meutia sebagai sarana transportasi utama antarwilayah. Faktor penyebabnya antara lain rute yang terlalu pendek, belum tersambungnya segmen penting seperti Muara Satu–Bireuen, serta minimnya fasilitas kenyamanan seperti pendingin udara di gerbong.

Selain itu, belum tersedianya unit cadangan juga menjadi masalah krusial. Bila satu rangkaian mengalami kerusakan, seluruh layanan akan terhenti karena tidak ada pengganti. Masalah teknis ini diperparah dengan masih adanya kasus pencurian komponen rel di beberapa titik yang belum beroperasi. Kondisi tersebut menandakan perlunya strategi keamanan dan pemeliharaan yang lebih ketat di bawah pengawasan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Medan.

Aspek Sosial dan Ekonomi yang Terabaikan

Kehadiran KA Cut Meutia sejatinya tidak hanya soal transportasi. Ia menyimpan potensi besar dalam membangun konektivitas ekonomi dan sosial antarwilayah. Jalur Lhokseumawe–Bireuen melewati kawasan padat penduduk dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti industri pupuk, perikanan, dan perdagangan. Dengan pengelolaan yang baik, kereta ini bisa menjadi sarana angkut pekerja, hasil pertanian, maupun produk industri kecil dan menengah.

Selain itu, efek sosialnya tidak kalah penting. Ketersediaan transportasi murah dan aman dapat mendorong mobilitas pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Sayangnya, selama ini fungsi sosial tersebut belum optimal karena keterbatasan jangkauan layanan dan minimnya promosi.

Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap KA Cut Meutia masih cenderung melihatnya sebagai sarana rekreasi, bukan kebutuhan transportasi harian. Hal ini merupakan cerminan dari belum optimalnya komunikasi publik dan integrasi moda antarangkutan di Aceh. Ke depan, kerja sama antara pemerintah daerah, PT KAI, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk menumbuhkan budaya baru—bahwa naik kereta adalah bagian dari keseharian, bukan sekadar pengalaman wisata.

Keterlambatan Proyek dan Isu Pendanaan

Salah satu kendala terbesar dalam pengembangan KA Cut Meutia adalah keterlambatan pengoperasian segmen baru, khususnya jalur Krueng Geukueh–Muara Satu sepanjang 8 kilometer. Pembangunan fisik telah dimulai sejak 2023 dan stasiun Muara Satu pun telah siap beroperasi, tetapi hingga kini jalur tersebut belum difungsikan. Keterlambatan ini bukan hanya masalah teknis, melainkan juga persoalan kepercayaan publik.

Masyarakat menilai bahwa janji pemerintah untuk menghadirkan konektivitas lintas kabupaten belum sepenuhnya terwujud. Jika tidak segera dioperasikan, kepercayaan terhadap proyek reaktivasi ini bisa semakin menurun. Di sisi lain, permasalahan klasik berupa keterbatasan pendanaan juga masih membayangi.

Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan yang lebih inovatif. Pemerintah dapat mempertimbangkan model Public Service Obligation (PSO) jangka menengah dengan target okupansi bertahap, atau menggandeng pemerintah daerah dalam bentuk co-funding untuk pengembangan sarana dan stasiun. Kolaborasi dengan sektor swasta, terutama di sekitar kawasan industri Krueng Geukueh, juga bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan dan perawatan lintasan.

Langkah Strategis ke Depan

Agar keberadaan KA Cut Meutia benar-benar memberi dampak signifikan bagi Aceh, setidaknya ada tiga langkah strategis yang perlu ditempuh:

Percepatan penyelesaian jalur penuh Lhokseumawe–Bireuen.
Konektivitas penuh akan menjadikan kereta ini fungsional secara ekonomi dan logistik. Pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana khusus atau memasukkannya ke dalam proyek prioritas nasional.

Peningkatan kualitas layanan dan sarana.
Penambahan rangkaian cadangan serta pemasangan sistem pendingin udara di dalam gerbong akan meningkatkan kenyamanan dan daya tarik pengguna. Selain itu, aspek keselamatan di perlintasan sebidang perlu diperkuat melalui penambahan palang otomatis dan penjagaan 24 jam.

Integrasi transportasi dan sosialisasi publik.
Pemerintah daerah bersama PT KAI harus memastikan adanya konektivitas antar moda seperti angkutan kota atau ojek daring di setiap stasiun. Kampanye “Naik Kereta, Lebih Mudah dan Aman” perlu digencarkan agar masyarakat beralih ke transportasi publik.

Dari Simbol Menuju Solusi

Kehadiran KA Cut Meutia seharusnya tidak berhenti sebagai proyek perintis yang beroperasi terbatas. Ia adalah representasi dari semangat Aceh untuk kembali menata transportasi massal yang efisien, inklusif, dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan nasional, revitalisasi perkeretaapian Aceh menjadi langkah strategis untuk memperkuat poros barat jaringan Trans-Sumatera Railway, sekaligus membuka akses ekonomi baru di pesisir utara.

Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi di sektor ini tidak semata berorientasi pada jumlah penumpang jangka pendek, melainkan pada manfaat jangka panjang berupa keterpaduan wilayah dan pemerataan pembangunan.

Dengan pengelolaan yang konsisten, dukungan anggaran yang memadai, dan partisipasi masyarakat, KA Cut Meutia dapat menjadi contoh nyata bahwa pembangunan transportasi publik di daerah bukan hanya mimpi, melainkan langkah nyata menuju Aceh yang terkoneksi, produktif, dan berdaya saing.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)