Pemprov Jateng Berkolaborasi Jadi Penopang Swasembada Garam
SEMARANG[BahteraJateng] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menjadi penopang utama swasembada garam nasional.
Upaya tersebut ditempuh melalui kolaborasi lintas sektor, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Komitmen itu menjadi salah satu simpulan dalam acara “Kolaborasi Menuju Kebangkitan Industri Garam di Jawa Tengah untuk Kesejahteraan Rakyat” yang digelar di Auditorium Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang pada Kamis (4/12).
Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng, Universitas Diponegoro, DPD RI, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota penghasil garam, petambak, koperasi, perguruan tinggi, BPOM, BUMD, organisasi keagamaan, dan TPPD Jateng.
Anggota DPD RI, Abdul Kholik, menyoroti masih besarnya potensi garam di Jawa Tengah yang belum dimaksimalkan. Ia mencatat penurunan signifikan jumlah petambak garam, dari 13.260 orang tahun 2020 menjadi 6.420 orang pada 2024.
“Perlu optimalisasi skala produksi dan peningkatan teknologi, selain hilirisasi industri dan pemberdayaan petambak garam,” ujarnya.
Ia mendukung penuh jika BUMD Jateng fokus mengembangkan industri garam, termasuk di wilayah unik seperti Kabupaten Grobogan.
Dari sisi regulasi, Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng memastikan daerah ini sudah memiliki payung hukum kuat untuk pengembangan industri garam.
Kepala Dinas, Lilik Harnadi, menyebut kemampuan petambak dalam memenuhi standar mutu terus meningkat berdasarkan uji sampel lima tahun terakhir.
“Jawa Tengah mampu berkontribusi sebesar 31,26 persen terhadap produksi nasional,” katanya.
Direktur Utama PT SPJT, Untung Juanto, menyatakan kesiapan BUMD tersebut masuk ke industri garam secara lebih luas. Menurutnya, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 5 juta ton, namun kemampuan produksi baru sekitar 30 persen.
SPJT telah memetakan pasar sebesar 4.500 ton per bulan, tetapi kapasitas produksi pabrik di Pati baru 2.000 ton per bulan.
“Pada 2026, PT SPJT akan membangun pabrik garam di Brebes,” ujarnya.
SPJT juga telah memenuhi standar SNI, sertifikat halal, dan mampu menghasilkan garam u100. Kemitraan dengan koperasi dan petambak akan terus diperkuat.
Dari sisi teknologi, Undip melalui LPPM menyatakan kesiapannya membantu peningkatan produktivitas dan kualitas garam.
Prof. Zulfa Juniarto, menjelaskan bahwa Undip akan mengembangkan teknologi mekatronika untuk memilah cemaran secara otomatis, serta memberikan pendampingan kepada petambak dan pengolahan air residu pabrik.
Ketua SDGs Centre Undip, Prof. Bulan Prabawani, menilai penguatan industri garam di Jawa Tengah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan penciptaan ekonomi inklusif.
“Kolaborasi antarpelaku akan menciptakan ekosistem industri garam yang sehat dan agile,” ujarnya.
Perwakilan petambak garam Demak, Masruri, berharap pemerintah mengambil peran dalam pengendalian harga agar stabil dan menguntungkan petambak. (sun)