Kadar Lusman
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman saat ditemui awak media, Rabu (10/12).(Dok BahteraJateng/day)

DPRD Kota Semarang Dorong Langkah Konkret Pengurangan Emisi Karbon

SEMARANG[BahteraJateng] — Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menekankan perlunya langkah strategis untuk menekan emisi karbon dan mencegah penurunan kualitas udara di wilayah setempat.

Pilus, sapaan akrabnya mengatakan kualitas udara Kota Semarang saat ini masih tergolong aman, namun kebijakan antisipatif diperlukan agar situasi tidak memburuk di masa depan.


“Kalau melihat kondisi udara di Kota Semarang, saat ini masih relatif aman, belum darurat polusi,” ujarnya kepada BahteraJateng pada Rabu (10/12).

Politikus PDI-P tersebut menyoroti armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang sebagian besar telah berusia lebih dari lima tahun. Menurutnya, armada yang menua berpotensi meningkatkan polusi karena emisi yang lebih tinggi.


“Hampir semua armadanya sudah di atas lima tahun, sehingga perlu dievaluasi karena berpotensi meningkatkan polusi,” katanya.

Ia menambahkan, pengurangan emisi tidak harus selalu melalui pengadaan armada baru yang membutuhkan anggaran besar. Menurutnya, ada opsi lain yang bisa diterapkan dalam waktu dekat, termasuk pengaturan mobilitas pekerja dari daerah sekitar seperti Demak, Kendal, dan Kabupaten Semarang.

Pilus mengusulkan pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten sekitar untuk menyiapkan kantong parkir atau selter di area perbatasan.

Pekerja dapat memarkir sepeda motor mereka sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan armada khusus menuju kawasan industri.

“Selain mengurangi polusi, langkah ini juga mengurangi risiko kecelakaan,” ujarnya.

Ia juga mendukung upaya mendorong warga beralih ke transportasi umum, namun menekankan bahwa fasilitas pendukung harus terlebih dulu diperbaiki, termasuk kenyamanan armada dan ketersediaan park and ride di dekat shelter.

Lebih jauh, ia mendorong agar gerakan pengurangan polusi dimulai dari aparatur pemerintah. Ia mengusulkan penerapan kembali kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN pada hari tertentu.

“Kalau 14.000 ASN tidak menggunakan motor atau mobil pribadi dalam satu hari, dampaknya luar biasa,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *