IMM DIY Gelar Aksi di DPRD, Soroti Program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih
YOGYAKARTA[BahteraJateng] – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi damai di halaman DPRD DIY pada Senin (22/6).
Aksi yang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian tersebut sebelumnya diawali dengan kegiatan penyampaian aspirasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta sebelum massa bergerak menuju kompleks DPRD DIY.
Ketua DPD IMM DIY, Ahsan Taqwim, mengatakan aksi tersebut membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
“Dari dua program itu kami melihat penggunaan anggarannya sangat besar. Akibatnya, sejumlah program lain yang seharusnya menjadi prioritas justru mengalami pemotongan anggaran,” ujarnya saat menyampaikan orasi.
Tuntutan kedua, IMM DIY meminta pemerintah melakukan reorientasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memprioritaskan sektor pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
Ahsan menilai sektor pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar 20 persen dari total APBN.
“Harapannya orientasi pembangunan pada tiga sektor tersebut dapat memperbaiki berbagai persoalan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, IMM DIY juga mendesak penghentian militerisasi ruang sipil serta meminta TNI dan Polri kembali menjalankan fungsi sesuai tugas pokoknya.
Menurut Ahsan, keterlibatan aparat dalam berbagai ruang sipil belakangan ini dinilai berpotensi mengganggu iklim demokrasi.
“TNI dan Polri perlu kembali pada fungsi masing-masing sehingga ruang demokrasi masyarakat tetap terjaga,” ucapnya.
Pada tuntutan keempat, IMM DIY mendorong reformasi ekonomi yang berkeadilan. Mereka menyoroti berbagai persoalan ekonomi yang dinilai membebani masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga meningkatnya harga bahan bakar.
“Kondisi ekonomi yang terjadi saat ini pada akhirnya berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu perlu ada reformasi sistem ekonomi yang lebih demokratis dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas,” kata Ahsan.
Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, IMM DIY juga meminta seluruh fraksi di DPRD DIY untuk turut mengawal dan mengevaluasi implementasi berbagai kebijakan nasional di daerah.
Massa aksi berharap pimpinan DPRD, ketua fraksi, maupun perwakilan komisi dapat berdialog secara langsung dengan mahasiswa dan menyatakan komitmen untuk mengawal proses evaluasi tersebut.
“Program-program nasional pada akhirnya diimplementasikan di daerah. Karena itu kami mendesak DPRD DIY bersama-sama mengawal dan mengevaluasi kebijakan yang berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahsan juga menyoroti pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu perhatian IMM DIY.
Berdasarkan hasil diskusi dan pendampingan yang dilakukan bersama sejumlah pemerintah kalurahan di Kabupaten Bantul, program tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran di tingkat desa.
Menurutnya, fokus pemerintah terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas lain, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
“Di tingkat desa muncul keresahan karena banyak perhatian dan sumber daya difokuskan pada satu program, sementara program prioritas lainnya berpotensi terhambat,” pungkasnya.