Penyaluran Kredit Perumahan di Jateng Capai Rp2,3 Triliun, Gubernur Luthfi Tuai Apresiasi
JAKARTA[BahteraJateng] — Kebutuhan hunian masyarakat di Jawa Tengah masih tinggi, seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit pembiayaan perumahan di wilayah Jateng.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan (KPP) periode 1 Januari hingga 1 April 2026 menempatkan Jawa Tengah di peringkat pertama secara nasional dengan nilai mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Penyaluran terbesar tercatat di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Kabupaten Banyumas Rp117,4 miliar, dan Kabupaten Sragen Rp115,6 miliar.
Atas capaian tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi.
“Kita harus belajar sama Jateng dan gubernurnya. Kredit perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor satu,” ujar Maruarar saat pertemuan di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta pada Kamis (2/4).
Selain kredit perumahan, Jawa Tengah juga mencatat capaian positif dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi. Pada 2025, realisasi pembiayaan FLPP di wilayah ini mencapai 24.470 unit, menempatkannya di posisi kedua nasional.
Maruarar menargetkan capaian tersebut dapat meningkat pada 2026 menjadi sekitar 40 ribu unit. Ia juga menyebut bahwa koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN menunjukkan Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan pendataan lahan potensial permukiman tertinggi.
Dalam pertemuan itu juga dibahas percepatan sejumlah program perumahan lainnya, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pemberdayaan UMKM genteng.
“Sentra genteng di Jateng ada di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Jepara, ini akan kita manfaatkan agar UMKM lokal semakin berkembang,” jelasnya.
Gubernur Ahmad Luthfi menambahkan, penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 274.514 unit, sehingga sisa backlog kini sekitar 1.058.454 unit atau menurun sekitar 20 persen.
Penanganan tersebut bersumber dari berbagai skema pembiayaan, mulai dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.
“Terkait BSPS 2026, kami juga mengusulkan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara, dan Kota Semarang. Termasuk pembangunan rumah susun juga kami usulkan,” ujar Luthfi. (sun)