Pernyataan Ketum Projo Singgung Perubahan Politik Sebelum 2029, Herlambang Prabowo: Provokatif
SEMARANG[BahteraJateng] — Pernyataan Ketua Umum (Ketum) Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029 berpotensi memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Gerindra, Herlambang Prabowo Setio Adji. Menurutnya pernyataan itu dapat menjadi provokatif karena seolah membangun narasi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan berjalan hingga 2029.
“Saya pikir pernyataan Budi Arie ini tidak pas. Bisa menjadi pernyataan yang provokatif karena seakan-akan membangun wacana di publik bahwa pemerintahan ini tidak akan bisa sampai 2029,” kata Herlambang di Semarang pada Rabu (26/8).
Herlambang menegaskan, pemerintahan Prabowo saat ini seharusnya diberi ruang untuk fokus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, masa jabatan presiden dan wakil presiden memiliki landasan konstitusional sehingga wacana mengenai perubahan kekuasaan sebelum pemilu berikutnya perlu disampaikan dengan dasar yang jelas.
“Jangan sampai asumsi publik menjadi liar. Apalagi yang dibicarakan adalah persoalan kekuasaan, sementara pemerintah sekarang sedang fokus melakukan pembenahan dan menjalankan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pernyataan Budi Arie yang disampaikan dalam sebuah forum ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo berada di dekatnya. Menurut Herlambang, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai tafsir politik di tengah masyarakat.
Terlebih, kata dia, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga merupakan bagian dari pemerintahan yang sedang berjalan.
“Apakah mereka lupa bahwa Gibran juga bagian dari pemerintahan yang sekarang? Kalau kemudian muncul wacana pemerintahan Presiden Prabowo tidak sampai 2029, publik tentu bisa bertanya, sebenarnya arah pembicaraan ini ke mana,” katanya.
Herlambang mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia membedakan kritik dengan pernyataan yang berpotensi membangun narasi perubahan kekuasaan tanpa dasar yang jelas.
“Mengkritisi itu hal yang wajar dan tidak ada persoalan. Tetapi ketika muncul statement yang kemudian dianggap provokatif dan membikin persepsi publik ke arah yang tidak jelas, itu yang kami sayangkan,” ujarnya.
Ia meminta Budi Arie lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan politik. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan ekonomi global dan dampak konflik internasional.
“Pemerintah sedang mencoba menata semuanya agar berjalan dengan baik. Fokus pada pembangunan, penataan ekonomi, termasuk bagaimana menjaga kepentingan nasional. Semua itu tidak bisa diselesaikan seperti membalikkan telapak tangan,” katanya.
Herlambang menambahkan, hingga kini belum ada instruksi dari struktur Partai Gerindra untuk melakukan aksi atau gerakan politik tertentu terkait pernyataan tersebut. Ia menegaskan kader Gerindra tetap mengikuti arahan organisasi.
“Sampai saat ini belum ada petunjuk secara internal, baik dari DPP, DPD maupun DPC. Kami terikat pada struktur kepartaian,” ujarnya.
Sementara itu, pernyataan Budi Arie muncul setelah beredar video yang memperlihatkan dirinya membahas kemungkinan dinamika politik bergerak lebih cepat dari Pemilu 2029. Dalam video tersebut, Budi Arie mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Jokowi.
“Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie dalam video tersebut.
Budi Arie kemudian mengaitkan pandangannya dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat serta kemungkinan terjadinya perubahan politik di luar skenario konvensional.
Pernyataan tersebut kemudian menuai polemik. Pada Rabu (26/8), Budi Arie menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang muncul. Ia menegaskan pandangannya mengenai kemungkinan percepatan sebelum 2029 merupakan analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan Jokowi.