Angkutan Jalan Perintis: Menjaga Nyala Kehadiran Negara di Wilayah Terpencil

Oleh: Djoko Setijowarno

Angkutan jalan perintis bukan sekadar layanan transportasi. Ia adalah simbol kehadiran negara di wilayah yang selama ini sulit dijangkau, terisolasi, dan minim akses. Di balik roda bus yang melintasi jalan rusak dan medan berat, terdapat misi besar: membuka keterisolasian, menggerakkan ekonomi, dan memberi harapan bagi masyarakat di pelosok negeri.

Sejak awal 2000-an, Perum DAMRI menjadi tulang punggung operasional angkutan perintis. Ratusan trayek dibuka di puluhan provinsi, menjangkau daerah yang bahkan sebelumnya tidak memiliki pilihan transportasi reguler. Namun, data terbaru menunjukkan tingkat keterisian penumpang masih rendah, sementara usia armada sebagian besar sudah melewati masa ideal operasional. Ini menandakan bahwa program ini masih menghadapi tantangan struktural yang tidak sederhana.

Bagi masyarakat di wilayah terpencil, keberadaan angkutan perintis sangat menentukan kualitas hidup. Anak-anak desa dapat bersekolah di kota kecamatan, petani bisa menjual hasil panen tanpa harus berjalan berjam-jam, dan pasien dapat mencapai fasilitas kesehatan lebih cepat. Transportasi bukan lagi sekadar mobilitas, tetapi jembatan menuju kesejahteraan.

Dari perspektif negara, angkutan perintis merupakan instrumen pemerataan pembangunan. Ia menghubungkan wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3T) dengan pusat-pusat ekonomi. Distribusi logistik, program ketahanan pangan, hingga pengembangan pariwisata lokal sangat bergantung pada keberlanjutan layanan ini. Tanpa transportasi, pembangunan hanya akan terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju.

Namun realitas di lapangan menunjukkan persoalan yang kompleks. Infrastruktur jalan di banyak daerah masih buruk. Permintaan penumpang rendah karena jumlah penduduk terbatas dan tersebar. Biaya operasional tinggi, sementara subsidi pemerintah belum sepenuhnya mencukupi. Keterbatasan SDM lokal, jaringan internet, dan kondisi cuaca ekstrem turut memperumit operasional.

Data Bappenas bahkan menunjukkan masih ada puluhan kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal yang belum dapat dilayani angkutan jalan perintis. Sebagian wilayah hanya bisa diakses melalui penerbangan perintis karena belum tersedianya infrastruktur jalan. Artinya, tantangan bukan sekadar transportasi, tetapi pembangunan dasar wilayah.

Di sinilah pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi. Program angkutan perintis tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan pembangunan jalan, listrik, jaringan komunikasi, hingga kebijakan ekonomi lokal. Tanpa integrasi, angkutan perintis akan terus bergantung pada subsidi tanpa mampu berkembang menjadi layanan yang berkelanjutan.

Langkah inovasi yang mulai disiapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat patut diapresiasi. Pengadaan layanan melalui e-Katalog, integrasi dengan penyeberangan dan penerbangan perintis, serta rencana kontrak multi-tahun dapat memberikan kepastian operasional bagi operator. Skema ini membuka peluang peremajaan armada, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi administrasi.

Namun inovasi kebijakan harus diikuti keberanian dalam pembiayaan. Selama ini, subsidi transportasi terbagi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Fragmentasi anggaran berpotensi memperlambat pengambilan keputusan dan menghambat operasional. Integrasi pengelolaan subsidi dapat menjadi solusi agar program berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

Ke depan, peluang pengembangan armada listrik juga menarik untuk dipertimbangkan. Banyak wilayah perintis mengalami kesulitan pasokan bahan bakar. Kendaraan listrik dapat menjadi solusi jangka panjang, terutama jika diiringi pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Selain lebih ramah lingkungan, biaya operasional jangka panjang berpotensi lebih efisien.

Yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Angkutan perintis seharusnya tidak hanya menghadirkan layanan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi. Pelibatan warga sebagai pengemudi, teknisi, pengelola logistik, hingga pelaku usaha di sekitar trayek akan memperkuat dampak sosial dan ekonomi program ini. Ketika masyarakat merasa memiliki, keberlanjutan layanan akan lebih terjamin.

Di sisi lain, pendekatan berbasis data perlu diperkuat. Monitoring dan evaluasi trayek harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program. Trayek yang berkembang bisa diarahkan menjadi rute komersial, sementara wilayah baru yang masih terisolasi harus menjadi prioritas pembukaan layanan. Fleksibilitas kebijakan menjadi kunci.

Angkutan perintis pada dasarnya adalah investasi sosial. Ia mungkin tidak selalu menguntungkan secara finansial, tetapi memiliki dampak besar bagi integrasi nasional. Ketika masyarakat di pelosok merasa terhubung dengan negara, rasa keadilan dan kebersamaan akan tumbuh. Ini bukan sekadar soal transportasi, tetapi tentang membangun Indonesia dari pinggiran.

Sebagaimana sering disampaikan para pengamat transportasi, termasuk Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia, pembangunan transportasi harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan manusia. Jalan, bus, dan trayek bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup.

Karena itu, keberlanjutan angkutan jalan perintis harus menjadi prioritas nasional. Ia tidak boleh dipandang sebagai program pelengkap, tetapi sebagai fondasi pemerataan pembangunan. Negara harus hadir tidak hanya di kota besar, tetapi juga di desa terpencil, pulau terluar, dan wilayah perbatasan.

Di setiap bus perintis yang melintas, ada cerita tentang anak yang bisa sekolah, petani yang bisa menjual hasil panen, dan pasien yang bisa mendapat pengobatan. Di sanalah makna sesungguhnya dari pembangunan: memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal hanya karena jarak dan keterisolasian.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia/MTI)