OTT KPK Bupati Klaten, FAR Desak Usut Dugaan Korupsi Perizinan Pakuwon Mall Semarang
SEMARANG[BahteraJateng] – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten pada Kamis (15/10/2026) menjadi momentum bagi Forum Advokasi Rakyat (FAR) untuk mendorong pengusutan dugaan korupsi perizinan proyek Pakuwon Mall di Semarang.
FAR meminta KPK memperluas penindakan korupsi di Jawa Tengah, termasuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses perizinan proyek pembangunan di ibu kota provinsi tersebut.
Koordinator FAR, Eko Haryanto, menyampaikan keprihatinan atas rentetan penindakan korupsi yang melibatkan pejabat publik di Jawa Tengah. Menurutnya, langkah pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
FAR menilai, penindakan terhadap sejumlah kepala daerah perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses penerbitan perizinan proyek.
Eko menegaskan, FAR mendukung langkah KPK dalam mengusut perkara korupsi di Jawa Tengah. Dukungan tersebut, kata dia, juga mencakup dorongan agar aparat penegak hukum menelusuri laporan atau indikasi dugaan penyimpangan dalam proses perizinan proyek Pakuwon Mall Semarang.
“Penelusuran diperlukan untuk memastikan proses perizinan berjalan transparan dan tidak disalahgunakan demi kepentingan pihak tertentu,” ujarnya.
Meski demikian, dugaan korupsi perizinan proyek Pakuwon Mall tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum oleh aparat berwenang. Pernyataan FAR merupakan dorongan agar dugaan tersebut mendapat perhatian dan penanganan sesuai ketentuan hukum.
Selain mendukung penindakan KPK, FAR juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Menurut FAR, persoalan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi memunculkan praktik penyalahgunaan kewenangan, suap, pemerasan, hingga jual beli jabatan.
Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga integritas sektor pendidikan tinggi menyusul kasus korupsi yang menyeret pimpinan perguruan tinggi negeri. FAR mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap tata kelola keuangan kampus apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Eko mengajak masyarakat Jawa Tengah ikut mengawal proses penegakan hukum serta mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
FAR menyatakan akan terus menyuarakan pengawasan publik terhadap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menyentuh seluruh sektor, termasuk pemerintahan daerah dan proses perizinan investasi.