Survei Dua Tahun Prabowo-Gibran: 50 Persen Lebih Masyarakat Merasa Ekonomi Rumah Tangga Memburuk

JAKARTA[BahteraJateng] – Sebanyak 53 persen responden masyarakat umum menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya. Hanya 16 persen responden yang merasa kondisi ekonominya membaik, sementara 31 persen lainnya menilai tidak ada perubahan.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Hasil survei itu menunjukkan lebih banyak responden yang merasakan penurunan kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan mereka yang mengalami perbaikan.

Dalam laporan yang diterima BahteraJateng pada Senin (12/10) tersebut, CELIOS mencatat jumlah responden yang merasa kondisi ekonomi rumah tangganya memburuk lebih dari tiga kali lipat dibandingkan responden yang merasa membaik.

Persoalan ekonomi juga terlihat dari penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Sebanyak 38 persen responden menilai kebijakan tersebut buruk, sedangkan 24 persen lainnya memberikan penilaian sangat buruk.

Dengan demikian, total 62 persen responden memberikan penilaian negatif terhadap upaya pemerintah mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja.

Sementara itu, 23 persen responden menilai kebijakan tersebut cukup baik. Adapun responden yang memberikan penilaian positif hanya 14 persen, terdiri atas 9 persen yang menilai baik dan 5 persen yang menilai sangat baik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang mendapat penilaian kurang baik dari masyarakat dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain kondisi ekonomi rumah tangga dan lapangan kerja, tingginya harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang paling banyak disebut responden sebagai hal yang harus segera dibenahi pemerintah.

Dalam laporan CELIOS, sebanyak 78 persen responden menempatkan harga kebutuhan pokok sebagai salah satu masalah utama yang perlu segera diperbaiki agar pemerintah lebih dipercaya masyarakat.

Masalah lapangan kerja dan perlindungan pekerja menempati urutan berikutnya dengan 58 persen responden. Sementara itu, 35 persen responden menilai penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga perlu segera diperbaiki.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan pengumpulan data survei dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

“(Hasil survei ini) Didengar atau tidak, kebijakan berubah atau tidak, bolanya ada pada Presiden dan para menterinya. Kalau tidak didengarkan, yang rugi adalah pemerintahan Prabowo-Gibran itu sendiri,” kata Bhima.