Dewan Sebut Anggaran Perbaikan Sekolah di Semarang Masih Minim
SEMARANG[BahteraJateng] – Komisi D DPRD Kota Semarang menilai anggaran perbaikan sekolah yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang masih belum memadai untuk mengatasi kebutuhan rehabilitasi ratusan sekolah yang mengalami kerusakan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo. Menurutnya besaran anggaran perbaikan sekolah yang berkisar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per tahun dinilai belum sebanding dengan banyaknya sekolah yang membutuhkan penanganan. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat proses rehabilitasi harus dilakukan secara bertahap.
“Sebenarnya kecil untuk anggarannya. Sebelumnya kita mendapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, tetapi tahun ini sudah tidak ada,” ujar Anang, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan DPRD pada tahun lalu, sekitar 60 persen dari 325 sekolah dasar di Kota Semarang mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat. Meski demikian, ia meyakini jumlah tersebut kini mulai berkurang seiring perbaikan yang dilakukan pemerintah kota.
Menurut Anang, sekolah dengan tingkat kerusakan berat diperkirakan masih berada pada kisaran 5 hingga 10 persen. Kerusakan tersebut umumnya disebabkan usia bangunan yang sudah tua maupun dampak bencana alam.
“Bisa karena faktor usia, misalnya SD Inpres yang dibangun pada tahun 1970-an. Selain itu juga ada faktor bencana, seperti yang terjadi di salah satu SD Negeri di wilayah Sukorejo,” katanya.
Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Semarang yang terus melakukan rehabilitasi sekolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, ia menilai kebutuhan anggaran masih perlu ditingkatkan agar penanganan sekolah rusak dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
Selain rehabilitasi bangunan sekolah, Anang menyebut pemerintah kota juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan pembangunan sejumlah sekolah menengah pertama yang hingga kini belum tersambung, seperti SMP Negeri 41 dan SMP Negeri 35.
“Komisi D berharap pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan agar kualitas sarana dan prasarana sekolah semakin baik, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik,” pungkasnya.