Menagih Janji Konektivitas di Perbatasan Kalimantan Utara
Oleh: Djoko Setijowarno
Pada perayaan HUT ke-81 RI, 17 Agustus 2026, masyarakat adat Dayak Lundayeh di Krayan, Kalimantan Utara, mengibarkan bendera Dayak Borneo di bawah bendera Merah Putih. Aksi tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat sekaligus penegasan kesetiaan kepada NKRI.
Pesan dari dataran tinggi Krayan itu semestinya dibaca sebagai pengingat bahwa menjaga wilayah perbatasan tidak cukup hanya dengan kehadiran aparat dan pembangunan fasilitas pemerintahan. Konektivitas adalah bagian penting dari kehadiran negara.
Krayan yang terdiri atas lima kecamatan masih menghadapi persoalan konektivitas darat. Jalan penghubung antarkecamatan maupun menuju Malinau masih banyak berupa tanah dan berlumpur. Saat musim hujan, sejumlah ruas dapat lumpuh dan waktu tempuh yang semestinya hanya beberapa jam dapat berubah menjadi berhari-hari.
Kondisi tersebut menciptakan keterisolasian multidimensi. Dampak paling cepat dirasakan dari tingginya biaya logistik. Harga kebutuhan pokok, bahan bakar, dan material bangunan menjadi mahal karena distribusi sangat bergantung pada transportasi udara.
Krayan memang memiliki lima bandara perintis, yakni Yuvai Semaring di Long Bawan, Long Layu, Binuang, Banten/Long Midang, dan Long Umung. Namun, keberadaan bandara saja tidak cukup. Penerbangan perintis harus dijamin keberlanjutannya dengan subsidi agar tetap terjangkau, sementara konektivitas darat tetap harus dibangun sebagai tulang punggung distribusi.
Persoalan berikutnya adalah ketergantungan ekonomi terhadap Sarawak, Malaysia. Jarak Krayan ke Bakelalan hanya sekitar 7 kilometer dan akses jalannya relatif lebih mudah. Sebaliknya, perjalanan menuju Malinau yang hampir 200 kilometer menghadapi kondisi jalan yang jauh lebih berat. Tidak mengherankan jika sebagian warga memilih memperoleh kebutuhan dari Malaysia ketika pasokan domestik tersendat.
Keterisolasian juga berdampak pada pelayanan dasar. Rujukan pasien ke Malinau, Nunukan, atau Tarakan sangat bergantung pada transportasi udara yang rentan terhadap cuaca. Distribusi obat dan kebutuhan puskesmas menghadapi persoalan serupa. Anak-anak sekolah dan mahasiswa yang harus melanjutkan pendidikan ke luar Krayan pun menanggung ongkos perjalanan yang tinggi.
Konektivitas juga menentukan keberlangsungan ekonomi lokal. Beras Adan Krayan dan Garam Gunung merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi, tetapi tingginya biaya angkut membuat hasil produksi masyarakat sulit menembus pasar nasional secara kompetitif.
Karena itu, penuntasan konektivitas Malinau–Krayan melalui Jalan Paralel Perbatasan harus menjadi prioritas. Peningkatan jalan dari tanah menjadi jalan yang layak dilalui sepanjang tahun akan menurunkan biaya logistik sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan pasar.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) perlu diarahkan untuk mempercepat penyelesaian ruas-ruas yang belum memadai, disertai target dan alokasi anggaran yang jelas. Pembangunan PLBN Long Midang juga membutuhkan dukungan konektivitas karena tanpa jalan yang baik, distribusi material dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan akan tetap menghadapi hambatan.
Kedaulatan di beranda negara tidak cukup dijaga dengan slogan. Ia harus hadir dalam bentuk jalan yang bisa dilalui, bahan pokok yang terjangkau, layanan kesehatan yang dapat diakses, serta hasil pertanian yang mampu mencapai pasar.
Krayan membutuhkan lebih dari sekadar janji membangun dari pinggiran. Warga membutuhkan konektivitas yang nyata. Sebab, ketika jalan dalam negeri sulit dilalui sementara akses ke negara tetangga jauh lebih mudah, kehadiran negara akan selalu terasa belum lengkap.
(Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia/MTI)