DPRD Soroti Kemiskinan dan Pengangguran, Dini Inayati Dorong Strategi Inklusif

SEMARANG[BahteraJateng] — Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, menyoroti secara serius isu kemiskinan dan pengangguran dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2025–2029.

Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Dini menekankan pentingnya strategi yang lebih inklusif agar Semarang mampu berkontribusi maksimal dalam target nasional Indonesia Emas 2045.

Menurut anggota DPRD dari Fraksi PKS tersebut, meski garis kemiskinan di Jawa Tengah relatif stabil, tantangan besar justru terletak pada penurunan angka pengangguran, terutama di sektor informal.

Ia menilai indikator ini sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

“Penurunan pengangguran bukan hanya soal statistik, tapi menyangkut kualitas hidup masyarakat dan masa depan anak muda,” kata Dini pada Selasa (8/7).

Ia juga mengkritik respons Dinas Kesehatan yang dinilainya belum cukup optimal dalam mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan kesehatan.

Dini menilai perlu sinergi antarinstansi untuk memperkuat perlindungan perempuan, terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Dini turut menyoroti target penurunan angka kemiskinan dalam dokumen RPJPD yang dinilai terlalu konservatif. Padahal, Kota Semarang tercatat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,31% bahkan di masa pandemi. Menurutnya, target ke depan seharusnya lebih ambisius dan progresif.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas, Endah Emayanti, menjelaskan bahwa tingginya angka kematian ibu masih banyak terjadi pada masa nifas. Upaya edukasi pun sudah dilakukan sejak usia remaja sebagai langkah preventif.

Menanggapi hal itu, Dini mendukung langkah edukasi, namun mengingatkan perlunya peningkatan kualitas layanan dan pemerataan literasi kesehatan.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital di Puskesmas, agar bisa menjadi pusat edukasi sekaligus deteksi dini penyakit tidak menular dan kekerasan berbasis gender.

“Puskesmas harus jadi ujung tombak membangun ketahanan keluarga, bukan sekadar tempat skrining,” pungkasnya.(sun)